Esf Report Heading
JOKOWI ADALAH GENERASI BARU PEMIMPIN INDONESIA

Pusat perhatian puluhan juta, bahkan lebih dari seratus juta rakyat Indonesia tersita oleh acara Deklarasi Pemilu Damai yang diadakan Komisi Pemilihan Umum dan disiarkan langsung beberapa stasiun televisi kemarin malam (Selasa, 3/6/2014). Salah satu bahan perbincangan publik yang ramai, terutama di berbagai media sosial, adalah penampilan berbeda Calon Presiden Joko Widodo.

Untuk memahami latar belakang penampilan berbeda Capres yang diusung PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura dan PKP Indonesia itu jaringan Jawa Pos, Media Indonesia bersama beberapa media lain mewawancarai Eep Saefulloh Fatah, mewakili Jenggala Center yang merupakan salah satu posko pemenangan Capres Joko Widodo dan Cawapres Jusuf Kalla.

Berikut adalah transkrip wawancara tersebut.


 
Indonesia Mencari Wapres

Oleh Eep Saefulloh Fatah

Setiap zaman punya kecemasannya sendiri. Setiap kecemasan punya zamannya sendiri. Begitulah, di masa Orde Baru banyak orang cemas bahwa  Presiden (Wapres) hanya sekadar ban serep. Hari-hari ini, sebagian orang mencemaskan kemungkinkan hadirnya Wapres yang tak sekedar ban serep. Tiba-tiba, Wapres yang berfungsi optimal m [ ... ]


JAJAK PENDAPAT "KOMPAS": Membenahi Peraturan Pilkada Serentak
14 Maret 2016 - Politik uang dan calon tunggal merupakan persoalan utama yang masuk pembahasan revisi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Walaupun sanksi bagi pelaku politik uang sudah diatur, mekanisme penyelesaian dianggap belum cukup. Akibatnya, langkah penindakan pun belum berjalan.

Terkait pilkada serentak 9 Desember 2015, tak satu calon kepala daerah pun yang dikenai sanksi pembatalan dalam pilkada. Padahal, Badan Pengawas Pemilu mencatat pelanggaran karena politik uang mencapai 929 kasus dari total 269 kasus. Hanya tiga kasus yang diproses lanjut sebagai pidana umum. Catatan Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi tak jauh berbeda. Ada 910 kasus dengan rincian pemberian uang kepada pemilih 829 kasus dan pembagian barang 81 kasus. Dari jumlah itu, 93 persen laporan politik uang di pilkada dihentikan.

Dua dari tiga responden dalam jajak pendapat mengungkapkan dugaan senada terkait maraknya politik uang pada pilkada. Perilaku ini tak hanya saat calon memberikan uang mahar, tetapi juga saat kampanye, verifikasi, bahkan dalam hubungannya dengan pengawasan Bawaslu. Artinya, politik uang ditengarai di berbagai tahapan, seakan jadi ”tulang punggung” dari transaksi elite politik daerah untuk melancarkan seluruh proses pemenangan calon.

Publik meyakini salah satu faktor yang memengaruhi praktik politik uang adalah motivasi para calon mendapatkan jaminan suara agar bisa terpilih (metode vote buying). Hal ini jamak dilakukan jelang pencoblosan. Separuh responden (53,3 persen) menengarai hal itu. Langkah jalan pintas ditunjang dengan sikap penerimaan yang senada oleh para pemilih di sejumlah daerah. Uang politik dianggap wajar. Kondisi ini membuat politik uang kerap dilakukan terbuka dan berulang.

Bahaya mengancam demokrasi nyata dari praktik transaksi politik uang semacam ini. Kepala daerah yang terpilih seakan ”berutang” kepada partai politik atau donatur pengusungnya, dan jadi kewajiban debitor mengembalikan bantuan tersebut. Program dan anggaran pembangunan daerah akhirnya ”terdikte” praktik balas budi. Alhasil, bukannya jadi harapan baru, pilkada malah jadi stempel berulangnya oligarki elite daerah.

Maraknya politik uang seakan didukung lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku. Belum ada kejelasan soal pembuktian, pengadilan, dan kerangka waktu proses litigasi kasus politik uang. Mayoritas publik dan aparat seakan terfokus pada pembuktian jumlah perolehan suara. Apalagi jika itu terjadi pada calon petahana yang populer atau punya prospek.

Usulan agar sanksi politik uang dibawa ke ranah pengadilan etika pernah disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie. Bagi mayoritas publik, sanksi yang tepat bagi politik uang ialah mendiskualifikasi pelaku tanpa menunggu proses pidana. Delapan dari 10 responden setuju pelaku praktik politik uang dibatalkan pencalonannya tanpa tunggu proses pidana.

Calon Tunggal

Pilkada serentak 2015 melahirkan 269 kepala daerah baru. Mereka adalah pemenang dari sistem kontestasi politik lokal yang tergolong masif dan baru pertama dijalankan. Namun, publik juga menyoroti munculnya calon tunggal sebagai fenomena baru. Ada tiga daerah yang punya satu pasangan calon atau calon tunggal, yaitu Tasikmalaya (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur), dan Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur).

Ketiga daerah itu tercatat sebagai daerah yang tak bisa menghadirkan pasangan tandingan meski KPU memperpanjang pendaftarannya. Penyelesaian atas kasus calon tunggal ini akhirnya lewat Mahkamah Konstitusi yang membolehkan pemilihan calon tunggal di Pilkada 2015. Betapapun, calon tunggal pada pilkada dipandang buruk separuh lebih responden.

Fenomena calon tunggal umumnya di daerah dengan dukungan ke calon petahana yang sangat kuat. Kekuatan ini membuat hampir semua parpol berdiri di belakang calon ini sebagai pengusung. Pragmatisme politik membuat parpol enggan mempromosikan calon lain, entah dari kader sendiri atau figur di luar partai. Peta kemenangan petahana yang terbaca sejak awal menciutkan nyali politik pesaingnya.

Publik mengkritik keengganan dan kelemahan kaderisasi parpol penyebab munculnya calon tunggal. Kaderisasi yang kurang lancar membuat partai miskin tokoh berkualitas dan berpotensi dipromosikan sebagai calon pemimpin. Tak hanya di pilkada, fenomena ini juga ada di pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Salah satu fungsi parpol menyiapkan kader terbaik yang kemudian diusung untuk calon kepala daerah. Fenomena calon tunggal seharusnya diantisipasi jika parpol bisa menunaikan fungsinya. Faktanya, banyak parpol menjadikan lembaganya sebagai kendaraan politik bagi calon yang maju pilkada. Kecenderungan ini melanda hampir semua parpol. Karena itu, munculnya calon tunggal bagi dua pertiga bagian responden dianggap kegagalan parpol mengader.

Partisipasi politik yang rendah kerap jadi mimpi buruk kontestasi politik demokratis. Mayoritas responden melihat tingkat partisipasi yang rendah pada Pilkada 2015 terkait hilang kepercayaan kepada figur calon, tidak punya pilihan sesuai, atau kinerja yang buruk. Sedikit yang menjawab kurangnya sosialisasi KPU. Artinya, lagi-lagi kerja parpol untuk berkomunikasi dengan konstituen ditagih publik.

Akhirnya, politik uang bakal sulit terjadi kalau calon kepala daerah punya kualitas baik dan populer di masyarakat. Namun, itu tak akan terlaksana tanpa kaderisasi dan perekrutan dari parpol yang sehat manajemen pengelolaannya. Revisi UU Pilkada semoga jadi pijakan hukum kuat agar pilkada serentak bisa dijalankan lagi lebih baik. (Sumber: Kompas)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
Advertisement

Follow Us