Calon Perseorangan Bisa Terus Bertambah, Interaksi Politik Diharapkan Terus Diwujudkan Pasca Pilkada
13 Maret 2016 - Dua jalur pencalonan dalam pemilihan kepala daerah, lewat perseorangan dan jalur partai politik atau gabungan parpol, membuat calon tak lagi mengandalkan dukungan partai. Oleh karena itu, jika tak ada pembenahan diri pada parpol, calon perseorangan akan terus bertambah.

Peneliti Senior Populi Center Tommi Legowo, dalam sebuah diskusi dengan tema "Deparpolisasi: Koreksi atau Sanksi Politik?", Sabtu (12/3), di Jakarta, mengatakan, terkait dua jalur pencalonan tersebut, partai harus menentukan langkah-langkah riil untuk bisa menyodorkan kader terbaiknya sebagai alternatif bagi rakyat.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum pada pilkada serentak 2015, tercatat ada 829 pasangan calon kepala daerah. Dari 829 pasangan calon, 690 diusung parpol atau gabungan parpol dan 139 pasangan calon maju dari jalur perseorangan.

Pembenahan, ujar Tommi, harus ditunjukkan secara riil untuk menampik rahasia umum perihal persepsi negatif terhadap parpol. Misalnya, setiap perhelatan pemilu, isu mahar politik dan politik uang menjadi isu kuat di parpol meski kedua isu tersebut sulit dikonfirmasi. Mahar diasosiasikan sebagai biaya politik yang tinggi.

"Ke depan, tak dapat dimungkiri, parpol harus benar-benar transparan mengelola dana di daerah dan dana kampanyenya. Pembenahan itu harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Selama tak ada pembenahan riil, calon perseorangan atau independen itu akan terus bermunculan untuk mengobati luka hati rakyat yang merindukan perubahan parpol," ujarnya.

Menurut Tommi, pasca pilkada, jika calon perseorangan terpilih dan mendapat amanah untuk memimpin pemerintahan, calon perseorangan harus tetap terlibat dalam relasinya dengan parpol. "Boleh tidak berpartai dan maju lewat jalur perseorangan, tetapi tak boleh anti partai. Sebab, bagaimanapun ada interaksi utama dalam proses demokrasi," ucap Tommi.

Bagian dari Antusiasme

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ida Budiati, menambahkan, jalur perseorangan dan parpol atau gabungan parpol itu sama-sama konstitusional. Mahkamah Konstitusi bahkan dinilai sudah memutuskan jalur perseorangan untuk menjamin kesetaraan, kesempatan yang sama dan keadilan. Untuk itu, parpol bukan satu-satunya jalur untuk berpartisipasi mengisi eksekutif.

"Sesuai dengan undang-undang, WNI yang ingin mengisi jabatan-jabatan di lingkup eksekutif bisa lewat jalur perseorangan dan parpol atau gabungan parpol. Kita mesti melihat itu sebagai bagian dari antusiasme partisipasi masyarakat yang ingin mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah. Namun, sosok yang terpilih tetap wajib membangun interaksi politik untuk demokrasi," tutur Ida.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan, fenomena pilkada yang mengetengahkan kemunculan calon perseorangan seharusnya jadi introspeksi parpol. "Apakah parpol memperjuangkan aspirasi rakyat atau sibuk memperjuangkan kepentingan diri dan partainya?" ujar Didi.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Erico Sotarduga mengatakan, interaksi politik harus terus dilakukan karena setelah pilkada, dukungan legislatif tetap sangat dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan. (Sumber: Kompas)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
Advertisement

Follow Us