Jokowi Minta Menteri Cari Solusi
20 Agustus 2015 - Presiden Joko Widodo memastikan dirinya tak akan mengubah target pembangunan pembangkit listrik dari rencana semula. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas listrik sebesar 35 ribu megawatt pada 2019 mendatang. "Ini kebutuhan. Setiap saya ke daerah, yang dikomplain adalah listrik, byar-pet," katanya setelah membuka acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition, di Jakarta Convention Center, kemarin.

Karena itu, kata Jokowi, pembangunan pabrik setrum besar-besaran di seluruh Indonesia tidak bisa ditawar lagi. Jika ada masalah di lapangan, Presiden meminta para menterinya mencari solusi. Dia lalu menunjuk kemacetan proyek pembangkit listrik di Batang, Jawa Tengah, sebagai misal. "Saya turun tangan, memberi contoh bagaimana pembebasan lahan. Pak Wapres juga turun tangan," katanya. "Tugas menteri itu mencari solusi dari setiap problem yang ada, dari setiap target dan kebutuhan yang kita berikan," ujar Jokowi lagi.

Pernyataan Presiden disampaikan sebagai respons atas keluhan Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli, beberapa hari yang lalu. Ketika itu Rizal, yang baru saja dilantik sebagai menteri, mengkritik proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt yang ia nilai terlampau ambisius. "Jangan kasih target terlalu tinggi. Nanti tercapainya susah. Supaya kita realistis," kata mantan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Menurut Rizal, pembangunan proyek listrik itu tidak disokong oleh kemampuan pembiayaan yang memadai. "Mau tidak mau, (kita) harus dengan swasta dan asing," katanya. Kerja sama dengan pihak swasta pun, kata Rizal, tidak berarti bebas masalah. Penetapan harga jual listrik yang terlampau murah membuat investor enggan masuk. "(Meski) dia dapat konsesi, dia enggak bangun. Karena, secara ekonomi, finansial, (proyek) itu tidak feasible," kata Rizal.

Kritik terbuka Rizal kontan mengundang reaksi pro dan kontra. Wakil Presiden Jusuf Kalla termasuk yang paling keras membantah pernyataan Rizal. Menurut Kalla, seorang menteri harus mempelajari masalah lebih dulu sebelum memberikan pernyataan kepada publik. "Memang (proyek itu) tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal, pasti tidak paham itu," kata Kalla, kemarin.

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengakui kritik Rizal ada benarnya. Dia menyatakan memenuhi target pembangunan pembangkit listrik sampai 2019 memang bukan perkara mudah. Tapi Sudirman mengajak semua pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mencari solusi mencapai target itu. "Perlu ada sikap optimistis dan positif," ujar Sudirman, kemarin.

Menteri Sudirman dan Presiden Joko Widodo kemarin menyaksikan penandatanganan lima kesepakatan pembelian listrik (power-purchase agreement), sembilan nota kesepahaman, dan 13 pemberian izin proyek energi panas bumi. Total kesepakatan yang diteken disebut bernilai Rp 106,3 triliun, dan akan diwujudkan bertahap dalam lima tahun ke depan.

"Energi baru terbarukan (EBT) merupakan bagian penting dari proyek penyediaan listrik sebesar 35 ribu megawatt. Kontribusi EBT mencapai 25 persen atau 8.750 megawatt," ujar Sudirman. Dia yakin, dengan kerja keras, target pencapaian kedaulatan energi bakal terwujud. Berdasarkan laporan PT PLN (Persero), kata Sudirman, pada tahun ini ada proyek pembangkit listrik sebesar 10 ribu megawatt yang akan diteken. "Betul tantangannya banyak. Tapi kita harus optimistis," katanya. (Sumber: Tempo)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
Advertisement

Follow Us