Kemajemukan Indonesia, Bangsa Ini Punya Daya Tahan Kuat
18 Agustus 2015 - Reformasi kebablasan bisa berakibat fatal. Alih-alih hendak membawa solusi baru, justru menjadi bume- rang. Paradoks reformasi, sebagaimana dipahami il- muwan politik, Zbigniew Brzezinski (The Grand Fai- lure, 1989), itulah yang memuluskan keruntuhan Uni Soviet, imperium yang fenomenal sekaligus menakut- kan dunia sepanjang abad ke-20. Sejarah mencatat "super power" itu cuma bertahan 69 tahun (1922-1991).

Uni Soviet yang multietnik terberai menjadi 15 negara, dan 12 tahun kemudian Yugoslavia terbelah menjadi 5 negara. Demokrasi tidak mampu diadopsi oleh reformasi yang dilancarkan di era kepemimpinan Mikhail Gorbachev. Politik baru tidak bisa diadaptasi untuk mengubah wajah Uni Soviet, malah menumbangkan nation-state. Masalahnya, warisan lama sejak era Tsar, lalu Lenin dan Stalin, telah mengakar terlalu dalam. Keterbukaan (glasnost), restrukturisasi (perestroika), dan demokratisasi tak mampu menjaga keutuhan Uni Soviet. Reformasi pun menjadi kisah semusim saja.

Melihat Uni Soviet sebetulnya kita tengah memandangi diri sendiri. Reformasi di negeri ini telah berlangsung 17 tahun sejak tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Reformasi telah memotong sistem politik sentralistik dan sistem ekonomi kroni (konco). Sebaliknya reformasi menyemai demokratisasi ke daerah-daerah dengan politik desentralisasi yang diwujudkan dalam kebijakan otonomi daerah. Sebab, suara-suara daerah telah berkumandang keras. Maraknya aspirasi masyarakat lokal menjadi "roh reformasi".

Primordialisme

Aspirasi daerah kemudian terperangkap dalam gerakan primordialisme. Isu-isu berlatar etnik, agama, dan kedaerahan, pun menjadi marak. Pada masa transisi politik atau masa awal demokratisasi, memang sangat rentan timbulnya konflik primordial. Desentralisasi yang bertujuan mendorong demokratisasi di daerah, mengembangkan potensi daerah, dan menyejahterakan masyarakat setempat, justru di sisi lain dimaknai sebagai peluang bagi "putra daerah" untuk merebut kekuasaan di kampung halaman sendiri.

Gerakan-gerakan kedaerahan itu pada gilirannya menimbulkan friksi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi, misalnya, kerap dijadikan dasar munculnya rivalitas antara penduduk asli dan pendatang. Berbagai rivali- tas dan kompetisi yang bertahun-tahun diredam Orde Baru, tiba-tiba "meledak" di era reformasi. Kasus-kasus persaingan dan kecemburuan sosial antara penduduk asli dan pendatang banyak dijumpai, antara lain di Papua, Kalimantan, dan Lampung.

Di Kalimantan, persaingan dan politik peminggiran bisa memantik konflik etnik antara Dayak dan Melayu versus Madura, seperti di Sambas (1999) dan Sampit (2001). Konflik etnik secara sporadis juga kerap meletus di Lampung. Konflik sosial yang sangat parah juga adalah konflik agama yang terjadi berkali-kali di Poso, Ambon, Maluku Utara.

Pada masa transisi politik, terlihat konflik sosial nyaris tak terkendali, terlebih lagi karena negara tidak sekuat penguasa Orde Baru. Sekitar satu dekade antara 1990-2003, misalnya, di 14 kabupaten ada 3.608 insiden/kasus dengan jumlah korban tewas sebanyak 10.758 orang (Varshney, Panggabean, Tadjoeddin, Patterns of Collective Violence in Indonesia, 2004).

Konflik-konflik tersebut terinci dalam bentuk etno-komunal sebanyak 599 kasus dengan jumlah korban tewas 9.612, konflik negara versus masyarakat ada 423 kasus dengan jumlah korban 105, konflik berlatar ekonomi ada 444 kasus dengan jumlah korban 78, dan konflik berlatar lainnya ada 2.142 kasus dengan jumlah korban 963.

Jika konflik etno-komunal dirinci kembali, maka terlihat bahwa konflik etnik ada 140 kasus dengan jumlah korban 4.122, terdiri konflik Madura versus Dayak/Melayu ada 70 kasus dengan jumlah korban 2.764. Konflik agama (Muslim dan Kristen) ada 433 kasus dengan korban 5.952. Konflik sektarian ada 26 kasus dengan jumlah korban 38, antara lain intra Muslim sebanyak 22 kasus dengan korban 38 dan intra Kristen ada 3 kasus tanpa ada korban.

Kesadaran Berbangsa

Rangkaian konflik yang meletus seperti bisul di mana-mana telah menguras energi bangsa ini. Konflik etnik dan konflik agama bisa meletus kapan saja ketika faktor pemicunya muncul, termasuk faktor kriminal atau premanisme, seperti kasus Poso dan Ambon. Rangkaian semua konflik itu menjadi unsur pelemah bangsa. Padahal, di masa silam, primordialisme bisa dikonstruksi menjadi instrumen positif yang merekatkan bangunan negara-bangsa ini.

Pada era kesadaran nasional di awal abad ke-20, primordialisme bisa berkompetisi dan beraliansi untuk tujuan luhur. Para pemuda membangun organisasi daerah, tetapi dengan sintesa mencapai nasional. Sebut saja Tri Koro Dharmo (1915) berubah nama menjadi Jong Java (1918) dan membelah pula menjadi Jong Islamieten Bond (1925), Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Ambon (1918), Jong Celebes (1918), Jong Minahasa (1919), Sekar Rukun Sunda (1920), Pemuda Betawi (1920), Jong Timoreesch Verbond (1922), Jong Bataks Bond (1926), dan lain-lain.

Penyebutan nama daerah itu cuma menjadi identitas. Praksisnya mereka justru memba-ngun komunikasi dan kerja sama untuk menemukan entitas lebih besar ketimbang lingkup daerah. Buktinya mereka berhasil menggelar Kongres Pemuda I tahun 1926. Puncaknya adalah lahirnya Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II tahun 1928. Embrio sebuah bangsa pun telah lahir.

Inilah yang dikatakan filsuf asal Perancis, Ernest Renan (1823-1892), bahwa bangsa (nation) lahir karena ada kehendak untuk bersatu (le desir d'etre ensamble). "Bangsa itu tidak ter- gantung dari asal turunan (ras), tidak tergantung dari persamaan agama..., akan tetapi hanyalah terutama tergantung dari syarat nasib dan kebutuhan atau kepentingan yang sama", kata tokoh bangsa Gatot Mangkoe- pradja (1898-1968) tahun 1932.

Kekhasan pulau, etnik, agama, istiadat, dan kepercayaan ibarat puzzle-puzzle yang terserak. Para pendiri bangsa telah merangkai dan menyatukan puzzle-puzzle itu menjadi Indonesia. Jika mereka telah menyatukannya, masak generasi sekarang mau mencopoti puzzle-puzzle itu?

Tentu mustahil, karena arus besar bangsa ini justru mendorong rangkaian puzzle itu makin menyatu. Dengan berbagai pe- ngalaman, percayalah daya ta-han (resilience) bangsa ini telah teruji. Tetapi, dengan syarat bahwa semua elemen bangsa harus memenuhi panggilan jiwa untuk terus merawat dan menjaganya. Membangun komunikasi, menjalin toleransi, menghargai kebinekaan, akan membuat bangsa ini makin hidup dan tangguh. Cukuplah Uni Soviet dan Yugoslavia menjadi pelajaran berharga. (Sumber: Kompas)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
Advertisement

Follow Us