Kewenangan Penjabat Diperkuat, Wakil Presiden Jusuf Kalla: Pilkada Serentak Mudahkan Tugas Polri
13 Agustus 2015 - Kementerian Dalam Negeri akan merumuskan aturan untuk memperkuat kewenangan penjabat kepala daerah. Hal ini bertujuan agar roda pemerintahan dan program pembangunan tetap bisa berjalan meski daerah tersebut dipimpin oleh penjabat.

Dari 269 daerah otonom yang dijadwalkan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada Desember 2015, sebanyak 4 daerah di antaranya terpaksa ditunda menjadi Desember 2017 karena baru ada sepasang peserta. Hal ini membuat Menteri Dalam Negeri atau gubernur menunjuk penjabat kepala daerah menggantikan petahana sampai ada kepala daerah definitif.

Dalam pengisian penjabat gubernur, Mendagri berwenang mengusulkan kepada Presiden. Adapun untuk penjabat bupati/wali kota, gubernur mengusulkan kepada Mendagri yang menetapkannya.

Penjabat gubernur minimal birokrat eselon I di Kemendagri dan penjabat bupati/wali kota minimal pejabat eselon II senior di pemerintah provinsi tempat kabupaten/kota itu berada atau di Kemendagri.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono di Jakarta, Rabu (12/8), mengatakan, penjabat kepala daerah ditunjuk karena masa jabatan petahana empat daerah itu berakhir tahun 2015 dan 2016.

Daerah tersebut adalah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Blitar, Jawa Timur; dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sumarsono mengatakan, kewenangan penjabat tidak sekuat kepala daerah definitif. Penjabat kepala daerah tidak bisa membuat kebijakan strategis, misalnya memutasi pegawai dan mengurus perizinan.

Hal ini membuat Mendagri Tjahjo Kumolo berencana menerbitkan peraturan untuk memperkuat kewenangan penjabat kepala daerah agar rakyat tidak dirugikan. "Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan peraturannya sudah keluar" kata Sumarsono.

Aturan ini akan menambah kewenangan penjabat kepala daerah berkait, misalnya perizinan dan mutasi pegawai dengan seizin Kemendagri atau gubernur. "Itu sebagai bentuk pengendalian terhadap tugas yang dijalankan oleh penjabat," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng pesimistis aturan penguatan kewenangan bagi penjabat bisa membuat jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah berjalan mulus. "Penjabat tidak dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, legitimasinya tidak kuat. Posisi ini akan membuatnya sulit saat berhadapan dengan DPRD, birokrat, dan masyarakat," katanya.

Robert tidak sepakat jika pilkada ditunda sehingga kepala daerah yang habis masa jabatannya diganti penjabat. "Rakyat paling dirugikan dengan kondisi itu. Pembangunan daerah jelas terhambat, tertinggal dari daerah-daerah lainnya," ujarnya.

Pengamanan Pilkada

Sementara di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pengarahan tertutup kepada kepala kepolisian daerah dan kepolisian resor se-Indonesia. Mendagri, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad juga hadir.

Dalam pengarahannya, JK mengatakan, kesuksesan pilkada serentak menunjukkan kemampuan Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Pilkada serentak juga memudahkan tugas Polri karena satuan wilayah cukup dua tugas besar terkait dengan pengamanan lima tahunan, yakni pilkada serentak dan pemilihan umum legislatif/presiden. Pada era sebelumnya, polisi harus mengamankan beberapa pilkada di satu provinsi dalam lima tahun selain pemilihan anggota legislatif/pemilihan presiden.

Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti memastikan bahwa pihaknya akan memberikan pengamanan ekstra di empat daerah, terutama di kantor KPU daerah. "Kami akan tingkatkan pengamanan dan pengawalan kantor KPU daerah sebab lokasi itu berpotensi jadi sasaran warga," ujar Badrodin.

Adapun fenomena pasangan calon tunggal masih bisa terjadi pada pilkada serentak putaran kedua Februari 2017. Hal ini harus diantisipasi dengan melonggarkan persyaratan pencalonan dari jalur perseorangan melalui revisi terbatas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

"Dapat disimpulkan bahwa partai politik seperti melempar handuk. Sekarang bagaimana caranya membuka keran untuk mempermudah calon alternatif, yakni dari jalur perseorangan," kata Pelaksana Harian Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini.

Dia mengusulkan, syarat dukungan pasangan bakal calon dari jalur perseorangan dikembalikan dari 6,5 persen-10 persen dari jumlah penduduk sesuai UU No 8/2015 tentang Pilkada menjadi 3 persen-6,5 persen.

Menurut Husni Kamil Manik, jika ambang minimal dukungan diturunkan, tugas KPU menjadi lebih ringan karena jumlah dukungan yang harus diverifikasi lebih sedikit. "Yang menyulitkan itu jika pendaftaran jalur perseorangan juga dibuka saat perpanjangan pendaftaran. Ini karena kami harus memeriksa berkas dukungan dan memberikan kesempatan perbaikan. Itu butuh waktu," katanya. (Sumber: Kompas)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
Advertisement

Follow Us