Pilkada Serentak: Belajar dari Fenomena Calon Tunggal
13 Agustus 2015 - Pemilihan kepala daerah di empat daerah harus tetap ditunda karena hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Dari rencana semula pilkada tahun 2015 ditunda hingga tahun 2017. Hak politik calon tunggal pun tercederai. Begitu pula hak politik rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya setiap lima tahun.

Kekesalan pun diungkapkan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum. Uu bersama pasangannya, Ade Sugianto, yang diusung PDI-P, Golkar, PAN, dan PKS telah jauh- jauh hari mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Tasikmalaya untuk maju dalam pilkada.

"Kami sudah siap, masyarakat Tasikmalaya juga sudah siap pilkada tahun ini. Namun, apa daya, tidak ada lawan tanding, kami menjadi pasangan calon satu-satunya sehingga pilkada harus terus diundur oleh KPU," tuturnya saat acara diskusi di Jakarta, akhir pekan lalu. Hingga masa pendaftaran kembali tahap kedua, 9-11 Agustus, tidak ada pasangan calon lain.

"Hargai hak politik kami yang telah mendaftar dan siap untuk mengikuti pilkada tahun ini. Harus ada terobosan hukum dari pemerintah pusat bahwa pilkada tetap digelar tahun ini sekalipun jumlah pasangannya hanya satu," kata Uu.

Hingga batas akhir pendaftaran, Senin (11/8), Tasikmalaya bersama Kabupaten Blitar, Kota Mataram, dan Kabupaten Timor Tengah Utara cuma punya satu pasangan calon. Sesuai dengan kebijakan KPU, pilkada pun ditunda tahun 2017. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada memang tidak menyebutkan sistem dan mekanisme pilkada dengan calon tunggal. Di UU, pilkada disyaratkan diikuti oleh sekurang-kurangnya dua pasangan calon.

Sejak pilkada pertama kali digelar tahun 2005, fenomena calon tunggal sudah beberapa kali terjadi. Misalnya, Pilkada Kota Pekalongan tahun 2010. Ketika itu, kebijakan menunda pilkada oleh KPU setempat tidak menjadi masalah. Jadwal pilkada bisa dengan mudah direvisi oleh KPU mengingat tidak ada keharusan pilkada digelar serentak di 269 daerah seperti tahun ini. Saat ini, jika pilkada di daerah bercalon tunggal terus ditunda sampai jumlah pasangan calon memenuhi syarat dua pasangan, tahapan di daerah itu akan tertinggal dari daerah lainnya.

Pelajaran

Penundaan pilkada hingga tahun 2017 itu ditengarai senga- ja dimanfaatkan oleh partai politik untuk tidak mengajukan calon. Apalagi jika di daerah itu petahana maju kembali dalam pilkada dan popularitasnya sulit ditandingi. Dengan ditunda pada 2017, popularitas petahana diharapkan sudah turun karena petahana sudah berakhir masa jabatannya sehingga lawan ada peluang menang.

Karena itu, yang terjadi kali ini harus menjadi pelajaran bagi pembuat kebijakan. Sistem pemilihan calon tunggal pada pilkada harus dimasukkan dalam UU Pilkada. Kajian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sistem pemilihan dengan calon tunggal bukan hal tabu di negara lain yang juga menerapkan sistem demokrasi.

"Di mayoritas negara multipartai, kerangka hukum dan regulasi akan melantik kandidat tunggal sebagai pemenang pemilu, baik melalui pemungutan suara maupun aklamasi," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Dalam pemilihan anggota legislatif di Kanada, misalnya, calon tunggal akan langsung ditetapkan tanpa pemilihan. Begitu pula di Inggris, di beberapa dewan lokal tahun 2015, lebih dari 50 persen perwakilan daerah terpilih tanpa saingan dan tanpa pemungutan suara.

Namun, untuk Indonesia, anggota KPU Ida Budhiati menilai, mekanisme penetapan langsung bagi pasangan calon tunggal tidak tepat. Selain tidak sesuai dengan konstitusi, kata "pemilihan" di pilkada bermakna calon pemilih tetap harus memilih calon pemimpin daerah sekalipun pasangan calonnya hanya satu.

Dengan mekanisme penetapan itu pula, calon terpilih tidak akan memiliki legitimasi yang kuat, seperti anggota DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini berpotensi membuat kepala/wakil kepala daerah terpilih menjadi "bulan-bulanan" DPRD saat keduanya menjabat.

Mekanisme pemilihan dengan calon tunggal, Ida melanjutkan, bisa dengan cara calon pemilih, saat hari pemungutan suara, diberi pilihan untuk memilih pasangan calon tunggal atau gambar kosong sebagai tanda tidak setuju terhadap calon tunggal di surat suara. Mekanisme lainnya, seperti yang telah dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu calon pemilih diberi opsi untuk memilih setuju atau tidak setuju atas pasangan calon tunggal.

Meskipun lawannya gambar kosong atau pilihan tidak setuju, kata Ida, pasangan calon tunggal tetap harus meraih jumlah suara tertentu untuk dinyatakan sebagai pemenang. Jadi, tidak sebatas jumlah pemilih untuk pasangan calon tunggal lebih banyak lalu ditetapkan terpilih. Ketika syarat itu gagal diraih, pilkada pun harus diulang.

"Persyaratan kemenangan juga penting supaya kepala/wakil kepala daerah terpilih memiliki kesetaraan dalam aspek legitimasi dengan DPRD," katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, perlu pula dimasukkan batasan maksimal dukungan partai atau gabungan partai kepada bakal pasangan calon di UU Pilkada. Tidak hanya batas minimal yang sudah tertera di UU Pilkada. Dengan demikian, tidak ada pasangan calon yang memboyong mayoritas partai.

Calon Perseorangan

Satu hal lain yang penting adalah mengkaji ulang syarat dukungan untuk calon perseorangan. Saat ini, syarat dukungan itu 6,5-10 persen dari total jumlah penduduk. Jadi, meningkat dari syarat sebelumnya, yaitu 3-6,5 persen.

"Calon perseorangan itu berfungsi juga sebagai katup pengaman. Dalam keadaan seperti sekarang, ketika partai tidak ada yang mengajukan calon, dimungkinkan calon perseorangan untuk maju. Namun, dengan syarat bagi calon perseorangan yang sulit, katup pengaman itu tidak berfungsi," katanya.

Bagaimana memasukkan seluruh materi itu di UU Pilkada? Jalan cepat bisa saja dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Hanya saja, jalan cepat itu penuh risiko. Belum tentu DPR akan menerima perppu untuk disahkan jadi UU. Jika perppu ditolak DPR, justru akan menimbulkan kegaduhan baru, terutama di daerah-daerah yang pilkadanya tetap digelar dengan calon tunggal.

Selain itu, memasukkan sistem baru juga berisiko berdampak buruk pada penyelenggaraan pilkada yang kini tahapannya sudah separuh berjalan. Jalan lain yang tidak berisiko, dengan mengajukan revisi terbatas pada UU Pilkada. Memang lebih lama prosesnya karena materi revisi harus diajukan pemerintah ke DPR, dibahas DPR, serta mendapat persetujuan bersama pemerintah dan DPR.

Singkat kata, tidak mungkin diterapkan pada Pilkada 2015. Namun, UU Pilkada bisa dikaji secara komprehensif. Segala kekurangan di UU Pilkada bisa dibenahi. Apa pun jalan yang ditempuh, fenomena saat ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dan DPR. (Sumber: Kompas)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
Advertisement

Follow Us