Pilkada Serentak: Sumber Masalah di Parpol
12 Agustus 2015 - Komisi Pemilihan Umum menunda pilkada di empat daerah dari rencana pada 9 Desember 2015 menjadi tahun 2017. Ini karena hanya ada satu pasang bakal calon yang mendaftar di empat daerah itu. Partai politik menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dengan kondisi ini.

Empat daerah yang pelaksanaan pilkadanya ditunda adalah Kota Mataram (NTB), Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kabupaten Blitar (Jawa Timur).

"KPU di empat daerah itu akan membuat keputusan untuk penundaan pilkada sampai 2017," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, Selasa (11/8). Dengan demikian, dari rencana awal digelar di 269 daerah, Pilkada 2015 maksimal digelar di 265 daerah. Jumlah itu masih bisa berkurang karena ada pasangan bakal calon yang mungkin tak lolos verifikasi oleh KPU.

Hingga akhir pekan lalu, ada tujuh daerah yang mempunyai pasangan bakal calon kurang dari dua. Namun, saat perpanjangan pendaftaran pilkada tahap kedua, 9-11 Agustus, ada tambahan pasangan bakal calon di Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) serta Kota Samarinda (Kalimantan Timur).

Masalah Politik

Tertundanya pilkada di empat daerah karena hanya ada satu pasang bakal calon yang mendaftar, menurut Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, lebih disebabkan oleh masalah politik dan bukan teknis. "Jika teknis, seharusnya, perpanjangan pendaftaran hingga dua kali sudah jadi solusi," katanya.

Hanta menengarai dalam pilkada serentak tahun ini ada strategi parpol untuk menjegal kandidat yang berpeluang menang. Caranya dengan tidak mengusung calon agar kandidat yang berpotensi, seperti calon petahana, tidak bisa maju.

Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menuturkan, ada dua kesalahan partai dalam fenomena munculnya calon tunggal ini. Pertama, parpol tidak optimal menjalankan tanggung jawabnya dalam mengajukan calon. Kedua, parpol telah mempersulit munculnya calon perseorangan dengan cara saat merumuskan UU Pilkada, yaitu dengan meninggikan syarat bagi calon perseorangan di pilkada.

Padahal, ketika di sejumlah daerah parpol hanya mengajukan satu pasang bakal calon, adanya calon perseorangan bisa menutupi syarat digelarnya pilkada, yaitu sekurang-kurangnya diikuti oleh dua pasang calon.

Terkait hal ini, lanjut Nico, warga bisa mengajukan gugatan perwakilan terhadap parpol yang tidak mengusung bakal calon di empat daerah itu ke pengadilan.

Di Beberapa Daerah

Kemarin, di Mataram, sebenarnya ada dua pasang bakal calon perseorangan yang mendaftar ikut pilkada. Mereka adalah Sasra Martadinata-Junaidi dan Zabur-Mahmud. Namun, mereka ditolak oleh KPU setempat karena tahapan pendaftaran untuk calon independen telah berlangsung pada 11-15 Juni lalu.

Akibatnya, di Mataram hanya ada satu pasang bakal calon, yaitu pasangan petahana Ahyar Abduh-Mohan Roliskana yang diusung Partai Golkar, Nasdem, PAN, Hanura, PKB, dan PKS.

Di Blitar, kemarin juga ada pasangan bakal calon yang mendaftar di KPU Blitar, yaitu Hengky Kurniawan yang berpasangan dengan Ferdian Reza Alfiza. Namun, pasangan yang diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar yang memiliki 6 dan 10 kursi di DPRD Blitar itu ditolak karena tanpa disertai dokumen.

Wasis Kunto Atmodjo, juru bicara tim pengusung Hengky-Ferdian, mengatakan, semua berkas kelengkapan pendaftaran calon masih dalam perjalanan. Pasalnya, rekomendasi dari pengurus pusat kedua partai pendukung baru turun pukul 14.16.

Pada pukul 15.30 atau 30 menit sebelum penutupan pendaftaran pada pukul 16.00, yang hadir ke KPU Blitar juga hanya Ferdian. Hengky disebut masih dalam perjalanan dari Jakarta.

Kondisi ini membuat di Kabupaten Blitar hanya ada satu pasang bakal calon yang mendaftar, yaitu Riyanto-Marhaenis yang diusung PDI-P.

Di Kabupaten Tasikmalaya, menjelang penutupan pendaftaran, tim perwakilan Partai Demokrat, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mendatangi kantor KPU daerah itu. Tim tersebut datang bersama Ruhimat, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang semula disebut untuk calon mereka.

Kedatangan mereka ke kantor KPU tidak untuk mendaftar, tetapi menjelaskan ketidakikutsertaan dalam pilkada. Selain karena hasil komunikasi intensif ketiga partai itu, menurut juru bicara tim, Radar Tri Baskoro, yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat, mereka tak ikut pilkada juga karena masukan dari masyarakat di Tasikmalaya.

Satu pasang bakal calon yang mendaftar di Kabupaten Tasikmalaya adalah pasangan petahana Uu Ruhzanul Ulum-Ade Sugianto. Mereka diusung PDI-P, Partai Keadilan Sejahtera, PAN, dan Partai Golkar. (Sumber: Kompas)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
Advertisement

Follow Us