Pilkada Serentak: Perpu Pilkada Jadi Opsi Terakhir
11 Agustus 2015 - Pemerintah sampai kemarin masih belum memastikan rencana penerbitan payung hukum bagi pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu peserta. Pasalnya, perkembangan politik di daerah masih cair hingga sehari menjelang akhir perpanjangan masa pendaftaran calon.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintah masih berharap pemilihan di semua daerah diikuti oleh minimal dua pasangan calon. Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo optimistis ada calon baru yang bakal didaftarkan di daerah pada menit-menit akhir. "Saya optimistis akan ada perubahan sangat signifikan," ujar Tedjo kemarin.

Meski demikian, dia memastikan Kementerian Dalam Negeri telah mempersiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memayungi pelaksanaan pemungutan suara di daerah yang hanya memiliki satu peserta. Aturan ini disiapkan sebagai antisipasi penundaan pemilihan bagi daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Penundaan hingga 2017 dikhawatirkan akan membuat program kepala daerah sebelumnya terbengkalai.

Sampai kemarin, masih ada enam daerah yang tercatat memiliki satu pasang calon. Keenam daerah itu adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar (Jawa Timur); Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat); Kota Samarinda (Kalimantan Timur); Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat); serta Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur). Satu-satunya penambahan calon terjadi di Kabupaten Pacitan (Jawa Timur). Meski begitu, masih ada 81 daerah lain yang pemilihannya hanya diikuti oleh dua pasang calon. Jika salah satu calon mundur atau dicoret Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilihan di daerah-daerah ini terancam ditunda. Hal ini sudah terjadi di Denpasar, Bali, ketika satu dari dua pasangan calon kepala daerah di sana malah mundur dua hari lalu.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan penerbitan perpu adalah opsi terakhir pemerintah. Keputusan soal ini, kata dia, akan diambil setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sejumlah kementerian hari ini. "Akan ada laporan dari Kementerian Dalam Negeri dan KPU tentang perkembangan calon tunggal dan opsi yang bisa diambil oleh Presiden," kata Andi.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sumarsono, mengatakan, dalam rancangan perpu, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah alternatif untuk daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Beberapa opsi yang sempat dibahas adalah tetap melaksanakan pemilihan, penetapan langsung calon tunggal menjadi kepala daerah terpilih oleh KPU, dan penetapan calon tunggal oleh DPRD. Belakangan, opsi mengerucut pada pilihan tetap melakukan pemilihan. "Yang belum final itu soal mekanisme pemilihan," ujar Sumarsono.

Opsi penetapan oleh KPU dan DPRD, kata dia, tak dipilih lantaran dianggap bertentangan dengan asas langsung yang terdapat dalam pilkada. Model penetapan juga dinilai rentan dipolitisasi untuk mengegolkan pasangan yang punya modal besar dan didukung partai besar.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan lembaganya tak mempersoalkan apa pun kebijakan yang disiapkan pemerintah. KPU, sebagai penyelenggara, kata Hadar, hanya bertugas menyiapkan hal-hal teknis. "Kami akan tunduk pada Undang-Undang atau perpu apa pun yang menjadi rujukan," kata dia.

Calon Tunggal Berangsur Surut

Jumlah wilayah yang hanya memiliki calon tunggal dalam pertarungan memperebutkan kursi kepala daerah mulai menyusut. Menjelang batas akhir masa pendaftaran hari ini, sejumlah partai mengaku telah mempersiapkan kandidat untuk melawan calon kepala daerah inkumben.

Di Kabupaten Pacitan, koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hanura akhirnya setuju mendaftarkan Budi Santoso-Sri Retno Dewanthi sebagai pesaing bagi kandidat inkumben Indarto-Yudi Sambogo. Semua pihak pun menarik napas lega. "Sampai saat ini sudah ada dua pasangan calon yang mendaftarkan diri," ujar Ketua KPU Pacitan, Damhudi, kemarin.

Meski sudah ada dua calon terdaftar, urusan belum kelar. KPU tak serta-merta bisa memastikan keduanya menjadi peserta pemilihan. Harus ada proses verifikasi terlebih dulu. Apalagi Budi-Sri Retno belum melengkapi semua dokumen administrasi yang diperlukan, seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, ijazah, dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ibarat pertandingan sepak bola, hari ini adalah akhir perpanjangan babak kedua. Pasalnya, KPU memang sudah dua kali memperpanjang masa pendaftaran calon. Perpanjangan terakhir diberlakukan sejak 9 Agustus lalu.

Juru bicara Partai Demokrat, Andi Nurpati, menjelaskan, Partai Demokrat berkomitmen untuk mengurangi keberadaan calon tunggal. "Kami sudah menerbitkan surat rekomendasi untuk kandidat di semua daerah yang sampai saat ini masih memiliki calon tunggal," kata dia.

Di Kota Surabaya, kata Andi, Partai Demokrat sudah meneken surat dukungan untuk Dhiman Abror-Haries Purnomo. Namun partai yang digandeng Demokrat, Partai Amanat Nasional, gagal meyakinkan Haries untuk menyaingi Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana. Walhasil Tri Risma belum memiliki pesaing hingga hari ini.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menganggap mundurnya Haries dipicu oleh olok-olok bahwa Haries merupakan calon "boneka". "Karena malu, akhirnya dia kabur," kata Zulkifli.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, memastikan partainya akan tetap mengajukan calon di Pilkada Surabaya. Dia mengaku partainya tengah menjajaki kemungkinan komposisi baru: pasangan Rasio-Dhiman Abror. Jika semua lancar, kata Yandri, keduanya akan mendaftar ke KPU Surabaya hari ini. (Sumber: Tempo)

 

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
Advertisement

Follow Us