Ketika Sahabat Jokowi Ikut Resah
11 Agustus 2015 - Suara rakyat atau menyuarakan kegelisahan rakyat. Begitulah peran yang diambil para sahabat Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia sejak Jokowi terpilih sebagai presiden periode 2014-2019. Walau mendukung, gerakan ini tetap ingin mengambil jarak agar pemerintahan ini bisa terus berjalan baik.

Namun kini, kegelisahan mulai terlihat. Kekritisan yang dilontarkan gerakan ini kerap disampaikan secara terbuka melalui perjumpaan dengan media sehingga berpotensi pula menyeret mereka pada aturan hukum.

Demokrasi yang sedang dibangun seakan kini sedang dicoba diruntuhkan dengan mengegolkan rancangan undang-undang KUHP. Karena itulah, Gerakan Dekrit Rakyat yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Jakarta, Senin (10/8), ingin mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak gegabah dalam meloloskan pasal penghinaan. Diskusi gerakan ini pun mengangkat tema "Bila Jokowi Takut Kritik dan Kontrol".

"Kalau pasal penghinaan ini diterapkan, pasukan yang akan memanfaatkan adalah Bareskrim Mabes Polri, tanpa harus ada persetujuan atau pelaporan dari presiden," kata Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti.

Menurut Ray, presiden berupaya melindungi para pengkritik. Kenyataannya, pengkritik yang sebagian besar adalah aktivis justru dikriminalkan. Pasal ini dinilai kabur karena tidak jelas bahwa yang dilindungi dalam pasal ini institusi kepresidenan atau personal presidennya.

Ray mencontohkan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dahulu disebut republik autopilot. Nah, konteks pernyataan itu bisa serta-merta dikategorikan penghinaan.

Reza Damanik, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, mengatakan, ekspektasi rakyat, seperti nelayan di daerah-daerah terpencil, sangat tinggi terutama dalam mendorong kesejahteraan terhadap pemerintahan ini. Demokrasi sesungguhnya menyingkap ekspresi kebebasan yang memiliki cara penyampaian dengan gaya yang berbeda.

Bahkan, ekspresi rakyat bisa ditampilkan dengan simbol atau gambar. Ini menjadi mengerikan apabila ekspresi mengkritisi pemerintahan justru menjadi bumerang kriminalisasi.

Peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, mengingatkan kembali kasus penghinaan kepada pejabat negara pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang berujung vonis hukum. Ada orang yang mengkritik dengan menginjak gambar. Lalu, media pun juga terjerat pasal penghinaan.

Kemudian, zaman SBY pun ada yang nyaris terseret pasal penghinaan. Tahun 2006, kata Arif, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya sudah membatalkan pasal penghinaan tersebut. (Sumber: Kompas)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
Advertisement

Follow Us