Pilkada Serentak: Panwas Tindak Tegas Pelanggaran
10 Agustus 2015 - Badan Pengawas Pemilu telah menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kabupaten/Kota untuk segera mengklarifikasi temuan-temuan yang ada. Klarifikasi dilakukan sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran yang lebih besar sekaligus dimaksudkan untuk membuat jera.

Terkait dengan hal itu, Panwas Kabupaten Semarang dan Purbalingga, Jawa Tengah, serta Panwas Sidoarjo, Jawa Timur, sudah menindaklanjuti sejumlah dugaan kecurangan yang dilaporkan masyarakat.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jateng Teguh Purnomo, Minggu (9/8), mengungkapkan, klarifikasi sejumlah temuan telah dilakukan di Kota Semarang dan Purbalingga. Ada dugaan pegawai negeri sipil memfasilitasi calon, padahal ada larangan sekaligus sanksi tegas (hingga pemecatan) atas tindakan tersebut.

Di Kota Semarang terdapat dugaan seorang camat memfasilitasi kedatangan salah satu kandidat pilkada setempat. Camat tersebut meminta doa restu dan menyampaikan daftar riwayat hidup kandidat yang bersangkutan, tetapi hal yang sama tidak dilakukan kepada kandidat lain. "Ini tidak netral," ujar Teguh.

Sementara itu, Panwaslu Kabupaten Purbalingga telah memeriksa dua PNS setempat karena alasan yang sama. Mereka memfasilitasi salah satu kandidat saat melakukan tes kesehatan di RSUD Purbalingga.

Komisioner Panwaslu Purbalingga Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Arto Wibowo, mengatakan, hasil klarifikasi akan dijadikan rekomendasi untuk menjatuhkan sanksi bagi kedua PNS yang bersangkutan.

Penjabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo sudah mengingatkan agar semua PNS bersikap netral dalam pilkada. Mereka sudah diminta untuk bekerja secara profesional.

Kasus Mahar Politik

Secara terpisah, Panwas Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan pembayaran mahar politik dalam pencalonan kepala daerah. Alasannya, penyidik tidak menemukan cukup bukti yang menyatakan terjadi pelanggaran peraturan perundangan dalam kasus yang melibatkan bakal calon kepala daerah dan partai politik pengusung itu.

Ketua Panwas Sidoarjo Ulul Azmi mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mengklarifikasi pelapor, terlapor, dan saksi, serta memeriksa bukti yang diajukan. Hasil pemeriksaan dibahas bersama dengan tim penyidik yang melibatkan polisi, jaksa, dan anggota panwas.

"Hasilnya, tidak ditemukan cukup materi yang menyatakan terjadinya pelanggaran peraturan perundangan, terutama Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No 1/2015," kata Ulul.

Kasus ini bermula ketika Panwas Sidoarjo menerima laporan tentang dugaan pembayaran sejumlah uang oleh salah satu bakal calon, Ustman Ikhsan, untuk mendapatkan dukungan Gerindra. Ustman yang berpasangan dengan Tan Mei Hwa diusung koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Panwas kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengklarifikasi Wakil Ketua Gerindra Jawa Timur Sholeh selaku pelapor, Ustman Ikhsan, Ketua Gerindra Sidoarjo Muhammad Rifai, dan Ketua Gerindra Jawa Timur Soepriyatno.

Atas penghentian kasus itu, Sholeh mengaku kecewa. Ia berencana melaporkan Panwas Sidoarjo kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (Sumber: Kompas)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
Advertisement

Follow Us