Drama Cikeas dan Sandera Getok Tular

Oleh : Eep Saefulloh Fatah

Sungguh tak mudah menjadi Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat yang dipimpinnya berhasil 20,85 persen suara dalam Pemilu Legislatif. Ia lalu terpilih secara meyakinkan sebagai Presiden dengan mengantongi 60,8 persen dukungan pemilih. Tapi, ketika membentuk kabinet mau tak mau harus mengakomodasi kepentingan empar partai lain penyokong pencalonannya yang sesungguhnya secara bersama-sama “hanya” meraih 24.15 persen suara dalam Pemilu Legislatif.

Jika kita gunakan logika presidensialisme murni, kemenangan mutlak yang diraihnya Yudhoyono semestinya amat sangat leluasa menyusun kabinetnya. Namun, mengingat sistem multipartai yang mengantarnya ke kursi Presiden, kebinetnya mau tak mau mesti mengakomodasi dan merepresentasikan kepentingan partai-partai peserta koalisi.

Siapapun Presiden Indonesia mau tak mau akan berada di tengah tarik-menarik presidensialisme dan sistem multipartai itu. Yang kemudian menegaskan kualitas politik sang Presiden adalah dua kemampuan sekaligus. Pertama, seberapa jauh ia pandai mengelola hubungan mandat-akuntabilitas-keterwakilan dengan publik sebagaimana diamanatkan presidensialisme. Kedua, seberapa cerdas ia mengelola keterwakilan partai secara substantif untuk membuatnya selamat di tengah kepentingan banyak partai yang berjalin kelindan.

Saya menilai Yudhoyono cukup berhasil menunaikan dua tuntutan itu, namun dengan sedikit catatan berikut.

Drama Cikeas

Manakala menjalankan fungsi presidensialnya berhadapan dengan tuntutan mandat-keterwakilan-akuntabilitas publik, Yudhoyono lebih banyak bermain di level kemasan ketimbang substansi. Fakta ini terwakili dengan baik oleh drama tiga hari di Cikeas.

Selama tiga hari sejumlah calon menteri berdatangan ke Cikeas untuk menjalani semacam uji kepatutan dan kelayakan. Para calon menteri itu menunggu di pendapa sebelum “diwawancara” Yudhoyono dan wakil presiden terpilih Boediono. Lalu, selepas “wawancara” mereka berbicara di hadapan publik melalui corong para jurnalis.

Selepas itu, media (baca: kita) mulai membuat spekulasi mengenai siapa akan menjabat apa. Beredarlah perkiraan pengisian pos-pos departemen, kementerian negara dan pos-pos setingkat menteri negara. Sebagaimana umumnya spekulasi, pembicaraan pun dibiarkan menggantung tanpa kepastian.

Pada titik itulah drama tiga hari di Cikeas itu lebih banyak berhenti di level kemasan, bukan substansi. Dalam formatnya seperti itu – mengulang format serupa lima tahun lampau – audisi para calon menteri tak bisa disebut sebagai fenomena transparansi dan pertanggungjawaban publik kerja seorang presiden. Rentetan kejadian itu pun lebih banyak menjadi adegan-adegan drama yang miskin substansi.

Drama itupun terasa mengganggu karena setidaknya beberapa faktor. Publik tak diberi penjelasan yang benderang dan memadai tentang “siapa hendak ditaruh di pos apa lantaran alasan apa.” Jika prosesi itu hendak dimaknai sebagai mekanisme demokratis pembentukan kabinet, selepas wawancara setiap tokoh seyogianya juru bicara Presiden menjelaskan kepada publik sang tokoh hendak diposisikan di pos mana berikut alasan-alasannya. Lalu, sang tokoh berbicara untuk menceritakan identitas dirinya serta menegaskan kesiapannya mengemban tugas.

Selain itu, dengan keleluasan waktu yang dimilikinya (karena pemilu presiden hanya berlangsung satu putaran), Presiden terpilih sesungguhnya bisa mengadakan uji kepatutan dan kelayakan itu lebih awal. Dengan demikian, publik diberi penerangan dalam rentang waktu yang memadai.

Dengan demikian, prosesi itu pun menjadi semacam prosesi transparansi dan akuntabilitas publik kerja presiden tanpa mencederai hak prerogatif presiden dalam menyusun pemerintahan. Prosesi itu pun terlepas dari dramatisasi berlebihan sambil tetap menjaga prinsip-prinsip pokok presidensialisme.

Sandera Getok Tular

Di luar kebutuhan menegakkan prinsip presidensialisme secara elegan itu, Presiden juga dituntut berkemampuan mengelola keterwakilan partai. Ditilik secara statistik, Yudhoyono sukses mengelola perkara terakhir ini. Ada 19 wakil partai dan 18 tokoh non partai terakomodasi dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Namun, sukses statistik itu harus diuji secara politik. Benarkah bahwa komposisi itu menggambarkan terakomodasinya kepentingan partai-partai politik dan bukan sekadar tersalurkannya kehendak segelintir elite partai? Seberapa jauh “kabinet pelangi” ini berkemampuan menjaga disiplin koalisi selama pemerintahan berlangsung hingga lima tahun depan? Seberapa efektif kontrak politik, kontrak kinerja dan pakta integritas yang dibuat antara Yudhoyono-Boediono dengan partai dan para tokohnya itu akan berfungsi mengefektifkan pemerintahan dan meningkatkan produktivitas presidensialisme kita?

Jika komposisi kabinet yang akomodatif terhadap partai-partai itu ternyata tak mendekatkan kita pada jawaban-jawaban positif atas deretan pertanyaan itu, maka boleh jadi yang kita sua di balik koalisi besar itu seungguhnya sekadar fenomena “sandera getok tular”. Presiden diam-diam menyandera partai-partai dengan mengikat kepentingan segelintir elite partai itu. Lalu, segelintir elite partai tadi sesungguhnya diam-diam menyandera partainya sendiri.
Jika fenomena “sandera getok tular“ itu yang kemudian terbangun, maka prosesi-prosesi politik selepas Pemilu 2009 akan mengakumulasikan keuntungan pada Yudhoyono dan Partai Demokrat. Sebaliknya, rentetan prosesi itu makin menumpukkan kerugian pada partai-partai peserta koalisi lainnya dari waktu ke waktu.

Saya berharap bukan itu yang sedang terjadi. Saya berharap, lima tahun ke depan Yudhoyono bukan saja akan sukses menjaga stabilitas pemerintahannya tapi juga meningkatkan efektivitas presidensialisme dan produktivitas demokrasi kita.
 
(sumber: Kompas 27 Oktober 2009)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
Advertisement

Follow Us