Esf Report Heading
JOKOWI ADALAH GENERASI BARU PEMIMPIN INDONESIA

Pusat perhatian puluhan juta, bahkan lebih dari seratus juta rakyat Indonesia tersita oleh acara Deklarasi Pemilu Damai yang diadakan Komisi Pemilihan Umum dan disiarkan langsung beberapa stasiun televisi kemarin malam (Selasa, 3/6/2014). Salah satu bahan perbincangan publik yang ramai, terutama di berbagai media sosial, adalah penampilan berbeda Calon Presiden Joko Widodo.

Untuk memahami latar belakang penampilan berbeda Capres yang diusung PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura dan PKP Indonesia itu jaringan Jawa Pos, Media Indonesia bersama beberapa media lain mewawancarai Eep Saefulloh Fatah, mewakili Jenggala Center yang merupakan salah satu posko pemenangan Capres Joko Widodo dan Cawapres Jusuf Kalla.

Berikut adalah transkrip wawancara tersebut.


 
Indonesia Mencari Wapres

Oleh Eep Saefulloh Fatah

Setiap zaman punya kecemasannya sendiri. Setiap kecemasan punya zamannya sendiri. Begitulah, di masa Orde Baru banyak orang cemas bahwa  Presiden (Wapres) hanya sekadar ban serep. Hari-hari ini, sebagian orang mencemaskan kemungkinkan hadirnya Wapres yang tak sekedar ban serep. Tiba-tiba, Wapres yang berfungsi optimal m [ ... ]


 
Pilkada Serentak: KPU Terima Surat dari Gugus Tugas Covid-19: Tahapan Pilkada Boleh Dilanjutkan PDF Print E-mail
27 Mei 2020 - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut bahwa pihaknya telah menerima surat dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 
mengenai pelaksanaan pilkada 2020 kaitannya dengan situasi pandemi Covid-19.

Surat bernomor B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 itu diterima KPU pada Rabu (27/5/2020) hari ini. "Surat ini kami terima hari ini," kata Pramono kepada wartawan, Rabu. Berdasarkan salinan surat yang diterima Kompas.com dari Pramono, nampak bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo pada 27 Mei 2020.

Surat itu juga mencantumkan tembusan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Terdapat tiga poin utama dalam surat.
Pertama
gugus tugas mengapresiasi keputuaan KPU, pemerintah, dan DPR yang menunda pilkada dari bulan September menjadi Desember 2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Kedua
gugus tugas menghormati terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan pilkada.

Terakhir
gugus tugas memberikan saran pada KPU untuk melanjutkan pilkada dengan syarat pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. "Menyadari realita bahwa pandemi Covid-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, bahwa lanjutan tahapan pilkada 2020 yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan sebagaimana amanat Ayat (2) Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020, dengan syarat dilaksanakan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam setiap tahapan lanjutan pilkada 2020," bunyi petikan surat.

"Serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan RI dalam penyiapan protokol kesehatan dimaksud, agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020," lanjut surat itu.

Pramono mengatakan, meski sudah menerima surat ini, pihaknya belum mau menyampaikan sikap terkait tindak lanjut hal tersebut. "Jangan dulu tanya sikap KPU," kata dia. Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.

Keputusan mengenai penundaan ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (4/5/2020). Pasal 201A Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Kemudian pada Ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Namun dalam Ayat 3 diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.
(Sumber: kompas.com)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us