Pilkada Serentak: Adopsi Protokol Covid-19 di Pilkada PDF Print E-mail
15 Mei 2020 - KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan rekomendasi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar menyiapkan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) berbasis protokol kesehatan.
Pilkada yang telah diundurkan jadwalnya pada 9 Desember 2020 itu masih dibayangi pandemi yang disebabkan virus korona baru (covid-19).

 Tim pemantau pilkada Komnas HAM, Hairansyah, mengatakan Komnas HAM menghormati penundaan yang telah di­lakukan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Namun, dengan melihat perkembangan kasus covid-19 di Indonesia yang belum melandai, pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2020 masih sangat berisiko, baik dari segi kualitas maupun aspek keselamatan masyarakat.

“Sehingga lebih tepat apabila pilkada dilaksanakan setelah kondisi darurat kesehatan benar-benar berakhir,” ujarnya melalui keterangan pers di Jakarta, Kamis (14/5).

Apabila pilkada serentak te­tap dilakukan pada 9 Desember 2020, imbuhnya, kesela­matan masyarakat harus menjadi fokus utama. KPU harus memastikan protokol kesehatan menjadi bagian dari instrumen tiap tahapan pilkada.

“Perlu dipastikan kesiapan penyelenggara pilkada, baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya, dalam hal memahami serta menjalankan protokol kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP pada setiap tahapan agar masyarakat benar-benar bisa merasa yakin, aman, dan terjamin keselamatannya saat memberikan hak suara,” paparnya.
(Sumber: mediaindonesia.com)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us