Memangkas Politik Uang dalam Pilkada PDF Print E-mail
11 Maret 2016 - ”….Jika terus terjadi, politik uang akan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia. Pemimpin yang terpilih dengan menggunakan politik uang justru akan menumbuhkan korupsi di pemerintahan mendatang….”

Itulah kutipan buku Politik Hukum Pilkada Serentak yang ditulis Tjahjo Kumolo yang juga Menteri Dalam Negeri. Tjahjo mengurai panjang lebar soal perjalan- an pilkada serentak yang disebutnya sebagai jalan baru demokrasi Indonesia untuk mengatasi kesemra- wutan politik.

Tjahjo pun menaruh harapan pilkada serentak menghasilkan regenerasi kepemimpinan lokal yang tercerahkan. Pemimpin tercerahkan diambil dari Stephen Murgatroyd dan Don Simpson yang menyebutnya sebagai renaissance leadership. Ciri pemimpin tercerahkan, menurut Murgatroyd dan Simpson, adalah pemimpin yang menerapkan pola pikir global-lokal. Pemimpin yang cepat belajar melintasi batas dan punya kecakapan pribadi. Pemimpin yang berpikir soal masa depan dan mampu memimpin perubahan sistematis di daerahnya. Pemimpin yang mendorong kinerja dengan penuh gairah.

Pemimpin tercerahkan adalah sesuatu yang ideal. Namun, realitas yang ada di pilkada, pemimpin seperti itu akan sulit muncul jika politik uang masih menjadi budaya politik baru Indonesia. Data yang dimiliki Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni cukup mengejutkan. Menurut data yang diceritakan Titi dalam acara Satu Meja di KompasTV, Rabu malam, tercatat 910 kasus politik uang dalam pilkada serentak 9 Desember 2015. ”Yang diselesaikan hanya tiga kasus. Itu pun belum jelas,” kata Titi.

Dari 910 kasus yang dicatat Perludem, lokasinya tersebar hampir di semua daerah yang menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Namun, 846 laporan politik uang dalam pilkada dihentikan prosesnya. Politik uang itu berupa pemberian uang kepada pemilih sebanyak 829 kasus dan 81 kasus karena pembagian barang.

Masalah politik uang itu menjadi sorotan dalam talkshow Satu Meja bertema ”Yang Terserak di Pilkada Serentak”. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, Hakim Konstitusi Aswanto, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik sepakat masalah politik uang harus terus dikurangi dalam politik Indonesia. Pembatalan kepesertaan kontestan menjadi kunci untuk mengurangi politik uang yang berupa biaya mahar partai politik atau pembelian suara. ”Kalau memang KPU diberi kewenangan oleh undang-undang, KPU siap membatalkan kepesertaan calon yang melakukan politik uang,” kata Husni.

Masalahnya adalah lembaga mana yang akan menjadi pengadil dalam kasus politik uang? Hakim Konstitusi Aswanto berpendapat, politik uang masuk dalam ranah tindak pidana umum. Jadi, pengadilan umum- lah yang menentukan. Jika logika itu yang dipakai, data yang dibawa Perludem menunjukkan betapa rapuhnya konstruksi hukum untuk menjerat politik uang. Hampir tidak ada tindakan yang menjerakan.

Politik uang memang tak bisa dilepaskan dari mahalnya bia- ya politik. Mantan Bupa- ti Karawang Dadang S Mochtar yang kini menjadi anggota Komisi II DPR mengemukakan, ”Tidak ada pemilihan di Indonesia yang tidak ada politik uang.” (Kompas, 2/3/2016). Dia menyebutkan, biaya politik yang harus dikeluarkan untuk ikut pilkada di Pulau Jawa mencapai Rp 100 miliar.

Tjahjo Kumolo menulis, ”Mari dengan jujur diakui bahwa politik uang telah menjadi budaya dalam perpolitikan kita. Politik uang dipandang sebagai kewajaran.” Tjahjo menyebutkan istilah ”saudagar politik” yang berada di belakang calon kepala daerah. ”Relasi ini menimbulkan konflik kepentingan antara kepala daerah dan saudagar politik. Akibatnya, kepala daerah terpilih menjadi gamang ketika harus mengambil kebijakan dan akhirnya mengambil kebijakan yang tidak pro rakyat,” katanya.

”Korupsi kebijakan lebih membahayakan karena izin-izin diobral untuk membayar biaya politik,” lanjut Titi Anggraeni.

Biaya politik yang mahal itulah, menurut Riza Patria, yang bisa menjelaskan mengapa di akhir masa jabatan, kepala daerah harus menginap di hotel prodeo. ”Saya sepakat calon yang terlibat dalam politik uang harus dibatalkan kepesertaannya,” kata Riza seraya menambahkan, ”Masalah itu akan dibahas dalam revisi UU Pilkada.”

Tjahjo menyebut, praktik politik uang harus diberantas karena akan mematikan demokrasi. ”Demokrasi akan kehilangan arah. Perlawanan terhadap politik uang adalah bagian dari jihad dan pendidikan politik masyarakat untuk membangun kesadaran pemilih menjadi rasional,” tulis Tjahjo. Ketua KPU Husni sepakat perlunya edukasi dan sosialisasi soal bahaya politik uang.

Kegeraman Tjahjo soal politik uang adalah kegeraman publik. Masalahnya, politik uang tak bisa diatasi hanya dengan kegeraman. Perlu ada langkah politik untuk meredam politik uang. Salah satu jalan yang ditempuh adalah merevisi UU Pilkada. ”Kita masih menunggu usulan dari pemerintah,” kata Riza Patria.

Husni menyebut, KPU sudah mengajukan 74 butir masalah dalam UU Pilkada yang harus dibahas kembali. Perludem pun sudah menyampaikan sejumlah masalah dalam UU Pilkada yang harus diperbaiki. Masalah politik uang hanyalah salah satunya. Isu lain adalah soal seleksi terbuka bagi calon penyelenggara pemilihan di daerah yang sepertinya menjadi warisan.

Riza berharap, revisi UU Pilkada yang sedang disiapkan pemerintah segera disampaikan ke DPR agar DPR bisa segera membahasnya. Tahapan pilkada serentak 17 Februari 2017 segera dimulai pada Mei 2016. Pada pilkada serentak 17 Februari 2017 akan berlangsung pemilihan 101 kepala daerah dengan rincian tujuh gubernur, termasuk Gubernur Jakarta, 76 bupati, dan 18 wali kota. ”Kita berharap draf dari pemerintah segera bisa diserahkan ke DPR,” kata Riza.

Pilkada serentak adalah jalan baru demokrasi Indonesia. Dia menawarkan hadirnya pemimpin tercerahkan, tetapi juga memberikan kesuraman. Pilkada serentak akan memuncak pada 2027 ketika Indonesia akan menggelar pilkada serentak secara nasional di 541 daerah otonom.

Karena itulah, perbaikan dan pengetatan regulasi diperlukan dengan cara merevisi UU Pilkada dan menegakkan aturan yang disepakati bersama, khususnya soal politik uang. Jangan biarkan demokrasi yang masih muda dibayar oleh ”saudagar politik” dan menempatkan kekuatan modal sebagai kedaulatan tertinggi. (Sumber: Kompas)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us