HUT ke-70 DPR: Ke Mana Wakil Rakyat Kita? PDF Print E-mail
29 Agustus 2015 - Alunan musik mengiringi para pejabat bersantap siang di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8). Beragam makanan khas Indonesia hingga Eropa tersaji di lobi gedung yang didirikan pada era Presiden Soekarno itu. DPR memang sedang merayakan ulang tahun ke-70.

Peringatan ulang tahun kali ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Rapat paripurna HUT DPR digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, yang biasanya hanya digunakan untuk Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selama ini, rapat paripurna HUT DPR cukup berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPR Gedung Nusantara II.

Soal selera, DPR periode 2014-2019 memang berbeda. Tidak hanya pilihan menu sajian, tetapi juga gaya. Sepanjang jalan yang biasa dilalui pimpinan DPR, dari lobi lantai satu hingga ke ruang pimpinan di lantai tiga Gedung Nusantara III, terhampar karpet merah.

Sungguh elegan perayaan HUT Ke-70 DPR ini. Lalu, bagaimana dengan kinerjanya?

Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, DPR memiliki tiga fungsi, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Konstitusi juga mengatur DPR memiliki tugas membentuk undang-undang (Pasal 20 Ayat 1), membahas rancangan undang-undang bersama presiden (Pasal 20 Ayat 2), serta membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama presiden (Pasal 23 Ayat 3).

Dari fungsi legislasi, prestasi DPR periode 2014-2019 ini tak jauh berbeda dari era sebelumnya. Selama 10 bulan bekerja, DPR baru mengesahkan 12 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU). Namun, hanya dua RUU yang masuk prioritas, yakni UU No 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta UU No 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah. Satu lainnya, yakni UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dibahas tahun 2014 di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Adapun sembilan lainnya merupakan RUU kumulatif terbuka, seperti RUU tentang anggaran dan ratifikasi perjanjian internasional.

Sementara itu, DPR 2009-2014 hanya mampu menyelesaikan pembahasan tujuh RUU pada 10 bulan pertama bekerja. Itu pun hanya satu yang merupakan UU prioritas Prolegnas, yakni UU tentang Grasi.

Belum Fokus

Ketua DPR Setya Novanto mengakui, rendahnya pelaksanaan fungsi legislasi disebabkan anggota DPR yang belum fokus menyelesaikan target. "Anggota DPR masih terpecah perhatiannya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tugas," katanya.

Namun, menurut Setya, hal itu bukan satu-satunya sebab rendahnya kinerja legislasi. Lambannya pemerintah mengajukan UU inisiatif pemerintah juga menjadi kendala pencapaian target Prolegnas.

DPR sebenarnya pernah mewacanakan hari legislasi. Maksudnya adalah menetapkan beberapa hari dalam seminggu sebagai hari khusus membahas RUU. Namun, wacana itu tampak kurang bergaung.

Sejauh ini masih sedikit komisi yang intensif membahas RUU. Salah satunya, Komisi VIII yang mulai merumuskan draf RUU tentang Penyandang Disabilitas dan RUU tentang Haji dan Umrah.

Komisi III yang bertanggung jawab atas RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pun belum juga memulai pembahasan. Padahal, Komisi III sudah membentuk Panitia Kerja RUU KUHP dan berjanji membahasnya dengan cepat. Mereka pun sempat berjanji akan menggunakan masa reses untuk membahas RUU yang berisi 786 pasal tersebut.

Kenyataannya sampai saat ini, daftar inventarisasi masalah (DIM) dari fraksi-fraksi tak kunjung muncul. Pada masa sidang I-2015-2016 yang sudah berlangsung tiga pekan juga belum sekali pun Komisi III menggelar rapat membahas RUU KUHP.

Komisi II yang pada periode sebelumnya paling sibuk membahas RUU kini lebih fokus menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi hanya dilakukan pada awal-awal masa jabatan saat Komisi II membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada serta membahas perubahan UU No 1/2015 tentang penetapan Perppu Pilkada.

Sarat Kepentingan

Tidak bisa dimungkiri, 10 bulan ini DPR lebih banyak memprioritaskan diri sendiri. Berbagai usulan yang sarat kepentingan kelompok dan golongan muncul silih berganti. Tanpa malu kepada rakyat miskin yang jungkir balik mencari makan, mereka terus menuntut tambahan anggaran, pembangunan gedung, sampai fasilitas uang muka pembelian mobil baru dari negara.

Dari sisi kuantitas, capaian legislasi DPR periode 2014-2019 memang lebih banyak dari periode lalu. Namun, tiga UU prioritas yang disusun DPR periode ini sesungguhnya merupakan produk legislasi yang berkait langsung dengan kepentingan partai politik.

UU MD3, misalnya, anggota DPR pendukung Koalisi Merah Putih membahasnya dalam proses yang sangat cepat karena menyangkut kepentingan bagi-bagi jabatan alat kelengkapan DPR. Perubahan terbatas UU MD3 pun kemudian dilakukan demi mengakomodasi anggota DPR Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pendukung pemerintah. UU MD3 baru itu menjadi pedoman penambahan porsi pimpinan alat kelengkapan DPR, dari empat orang menjadi lima orang, untuk memberi tempat bagi KIH.

Begitu pula UU tentang Pilkada. Pembahasan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat karena menyangkut kepentingan partai politik untuk mengikuti pilkada.

Salah satu perubahan yang disepakati partai- partai di parlemen adalah pencalonan dan pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah dalam satu paket atau berpasangan. Sebab, dalam UU Pilkada sebelumnya (UU No 1/2015), hanya kepala daerah yang dicalonkan dan dipilih dalam pilkada sehingga berhak menetapkan sendiri pendampingnya.

DPR memang sibuk bekerja. Begitu banyak yang mereka kerjakan sehingga belum satu produk legislasi DPR pun menyentuh langsung kepentingan rakyat. Pada HUT Ke-70 DPR ini, ke mana wakil rakyat kita? Mungkin mereka sedang sibuk berpesta. (Sumber: Kompas)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us