Pilkada Serentak: Anggaran Tersendat, Pengawasan Terancam PDF Print E-mail
29 Agustus 2015 - Panitia Pengawas Pemilihan Umum di sejumlah daerah belum juga menerima dana pengawasan dari pemerintah daerah. Hal ini dikhawatirkan bakal mengancam kualitas tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang sudah berjalan.

"Anggaran yang dicairkan itu masih jauh sekali dari kebutuhan sehingga mereka ada yang menggunakan uang pribadi. Ada juga yang pinjam uang ke Badan Pengawas Pemilu provinsi. Kasus Kabupaten Tolitoli (Sulawesi Tengah), mereka hanya diberikan Rp 250 juta, sedangkan kebutuhannya miliaran rupiah," kata komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nasrullah seusai rapat koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (28/8).

Menurut Nasrullah, selain Panwaslu Tolitoli, masih ada Panwaslu di daerah lain, seperti Malinau di Kalimantan Timur, yang juga menghadapi kendala pencairan dana pengawasan. Bawaslu tengah menginventarisasi ulang pencairan anggaran pengawasan setelah mendapat laporan dari beberapa daerah.

Nasrullah meminta Kementerian Dalam Negeri juga ikut menegur pemerintah daerah yang menghambat pencairan anggaran pengawasan. Nasrullah mengaku menerima laporan beberapa pemda baru mencairkan anggaran di APBD perubahan atau paling cepat Oktober mendatang.

Ketua Panwaslu Kabupaten Tolitoli Sofian Adjirman, yang dihubungi melalui telepon dari Jakarta, mengatakan, sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kabupaten Tolitoli, pihaknya mendapat alokasi anggaran APBD senilai Rp 5 miliar dengan kesepakatan pencairan dua tahap, masing-masing Rp 2,5 miliar. Sampai Juni lalu, Panwaslu Tolitoli baru menerima Rp 250 juta yang hanya cukup untuk membayar gaji dan utang operasional.

Untuk pelantikan Panitia Pengawas Kecamatan, Panwaslu Tolitoli terpaksa meminjam Rp 30 juta. Menurut Sofian, kini mereka berutang kepada Bawaslu Sulawesi Tengah untuk membeli tiket pesawat ataupun membiayai perjalanan dinas apabila mereka dipanggil Bawaslu RI.

Dia menambahkan, pihaknya juga belum bisa menyelenggarakan bimbingan teknis untuk petugas pengawasan kecamatan karena keterbatasan biaya. Sofian khawatir kendala ini membuat kualitas pengawasan pilkada di Tolitoli tidak bisa maksimal.

"Saya curiga ada upaya di daerah tertentu dengan sengaja (menunda pencairan anggaran) untuk menghilangkan kekuatan pengawasan," kata Nasrullah.

Peraga Kampanye

Terkait dengan masa kampanye yang sudah dimulai sejak Kamis (27/8), komisioner KPU, Arief Budiman, mengatakan, alat peraga kampanye yang disediakan KPU daerah masih diproduksi. Namun, pasangan calon sudah bisa berkampanye melalui pertemuan dengan warga. Arief Budiman memperkirakan baru pada September alat peraga kampanye mulai didistribusikan dan dipasang.

"Waktunya tidak sama antardaerah karena tiap-tiap daerah berbeda. Ada yang kecamatannya banyak, seperti Surabaya yang punya 31 kecamatan, dengan Mojokerto yang, misalnya, punya 3-5 kecamatan," katanya. (Sumber: Kompas)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us