Pilkada Serentak: Bawaslu Petakan Daerah Rawan PDF Print E-mail
28 Agustus 2015 - Badan Pengawas Pemilihan Umum akan memberikan perhatian lebih terhadap kabupaten/kota yang ditengarai rawan terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Bawaslu telah meneliti semua kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada bupati/wali kota dan gubernur pada 9 Desember 2015.

Hal itu tecermin dari Indeks Kerawanan Pilkada 2015 yang disusun Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Bawaslu pusat. Penelitian itu dilakukan di daerah yang akan memilih 260 bupati/wali kota dan 9 gubernur.

Penyusunan indeks tersebut memperhitungkan lima variabel, yakni profesionalitas penyelenggara pemilu dengan bobot 30 persen, politik uang (20 persen), akses pengawasan (15 persen), partisipasi masyarakat (20 persen), dan keamanan daerah (15 persen).

"Dari penilaian dengan skoring ini, provinsi yang berpotensi punya persoalan ialah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Kalimantan Utara," kata komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron, di Jakarta, Kamis (27/8).

Daniel mengatakan, indeks kerawanan ini menjadi pegangan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi untuk mengantisipasi pelanggaran pilkada. Indikator itu, kata dia, menjadi semacam sistem peringatan dini sehingga petugas bisa mencegah sebelum potensi kerawanan terjadi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, publik sudah menunggu identifikasi titik rawan sebelum kampanye dimulai. Idealnya, indeks daerah rawan ini sudah mulai didiseminasi sejak tahapan pencalonan.

Sementara itu, komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, pelaporan dana awal kampanye sudah diserahkan oleh tim sukses kandidat kepada KPU daerah, Rabu (26/8). Ferry mengatakan, sejauh ini belum ada pasangan calon yang tidak melaporkan dana kampanye.

Perintah Megawati

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan kadernya menyukseskan pilkada serentak. Megawati juga menegaskan komitmen PDI-P dalam mendukung kebijakan pemerintah.

"Pilkada serentak agak terburu-buru sehingga persiapan juga harus cepat, lebih kurang hanya empat bulan. Sebagai partai pemerintah, kami tetap mendukung Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla," kata Mega saat melantik Badan Pemenangan Pemilu Pusat dan Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) di Kantor PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta.

Parpol lain juga mulai menyusun strategi. Mereka membentuk tim pengamanan suara dan mulai merekrut saksi. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menjelaskan, tim dibentuk untuk memenangkan pasangan calon.

Partai Demokrat juga sudah membentuk tim pengamanan suara di tiap-tiap daerah. "DPP tugasnya menguatkan tim daerah," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah merumuskan strategi pemenangan pilkada. Presiden PKS M Sohibul Iman menjelaskan, strategi yang dirumuskan di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Pasalnya, PKS membagi pilkada menjadi tiga skala prioritas. (Sumber: Kompas)

 

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us