Pilkada Serentak: Para Penggugat Etika KPU PDF Print E-mail
28 Agustus 2015 - Peserta pemilihan kepala daerah baru empat hari diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Namun pengaduan sudah mengalir dari daerah ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Sebanyak 26 berkas aduan sudah menumpuk di meja Dewan. "Semuanya dilaporkan peserta pilkada," ujar anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Nur Hidayat Sardini.

 

Penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan kepala daerah menjadi tahapan penting bagi bakal calon ataupun pendukungnya. Keputusan itu menentukan keberlanjutan proses pengisian 269 kursi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun ini. Hasil verifikasi sudah memastikan bahwa pemilihan di empat daerah ditunda. Sedangkan pertarungan akan melibatkan 765 pasangan calon kepala daerah. Sebanyak 59 pasangan lain dinyatakan gagal melewati tahapan verifikasi faktual.

Mereka yang tidak menerima putusan verifikasi mengadu ke Dewan Kehormatan. Aduannya beragam. Umumnya mereka menyoal hasil verifikasi terhadap otentisitas dokumen para bakal calon atau praktek diskriminasi saat pendaftaran yang dianggap sebagai keberpihakan dan merugikan pasangan tertentu.

Dua dari laporan-laporan yang dimasukkan ke kategori praktek keberpihakan terhadap calon adalah dugaan pelanggaran oleh KPU Depok. Muhammad Hasyim, Ketua Front Pembela Merah Putih, menyoal proses pendaftaran pasangan yang dinyatakan lolos, Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaemi. Yoyo Effendi, Sekretaris Partai Hati Nurani Rakyat, membuat laporan serupa. KPU Depok dianggap berpihak.

Mereka menyoal ketidakhadiran Sekretaris Pengurus Cabang PDI Perjuangan Kota Depok, Toto Sarjono, saat pendaftaran. Padahal PDI Perjuangan merupakan satu dari partai pengusung pasangan tadi. Bukti lain yang mereka bawa adalah lolosnya surat rekomendasi pengurus cabang PDI Perjuangan untuk pasangan Dimas-Babai. Yoyo menduga rekomendasi tersebut dipalsukan, yang dikuatkan oleh pernyataan Toto di atas materi bahwa dia tak pernah meneken rekomendasi.

Namun bukti-bukti tersebut tak langsung disidangkan. Dewan Kehormatan masih mendalami pengaduan itu. "Ada lima tuduhan yang harus kami uji," kata Nur Hidayat.

Dewan Kehormatan baru bisa menyidangkan apabila dokumen yang dibawa pelapor sudah lengkap. Jika terbukti, terlapor bisa dikenai sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, dari teguran tertulis hingga pemberhentian secara tak hormat. "Tapi, jika tudingan itu tak terbukti, terlapor berhak mendapatkan rehabilitasi," kata Nur.

Selama proses penyelenggaraan pilkada, laporan pelanggaran etik tak hanya mengalir ke Dewan Kehormatan setelah penetapan pasangan calon. Sekretariat DKPP sudah menerima laporan sejak penyerahan dukungan bagi calon pasangan perseorangan, Juni lalu. Sudah ada 40 laporan dalam tahapan pemilihan.

Tak semua laporan yang masuk Dewan Kehormatan berlanjut sampai persidangan etik. Sebagian laporan disarankan agar dibawa ke Panitia Pengawas Pemilu. "Kewenangan kami sebatas menangani dugaan pelanggaran etik," kata Nur Hidayat.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mempersilakan pasangan yang gagal pada tahap verifikasi menggugat hasil penetapan ke panitia pengawas. Berdasarkan aturan, laporan itu akan diproses dalam waktu tak lebih dari 12 hari. "Mereka punya hak menyatakan banding sengketa hasil penetapan calon. Ruang itu dibuka dan merupakan hak konstitusional bagi masing-masing calon," tuturnya.

Anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, mengatakan laporan pelanggaran seputar penetapan pasangan calon umumnya dipicu oleh putusan rapat pleno KPU terkait dengan verifikasi dokumen. Dalam banyak kasus, katanya, tak sedikit pasangan yang sengaja diloloskan meski nyatanya tak layak lolos. Sebaliknya, ada pula pasangan yang tak layak lolos namun dipaksakan untuk lolos. "Lebih baik dibuka saja semua. Toh, kalau kasus itu diuji di DKPP, semua dokumen akan dibuka dan bisa diuji oleh publik."

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengatakan mekanisme penyelesaian DKPP merupakan instrumen bagi para pencari keadilan. Di luar itu, undang-undang juga menyediakan sarana penyelesaian lain yang bisa difasilitasi oleh Bawaslu ataupun jalur peradilan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa putusan etika tak mempengaruhi tahapan pemilihan kepala daerah. (Sumber: Tempo)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us