Pilkada Serentak: KPU Daerah Diminta Transparan PDF Print E-mail
24 Agustus 2015 - Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah bersikap transparan dalam mengumumkan hasil penetapan calon kepada daerah. KPUD di 262 wilayah hari ini menggelar rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon kepala daerah yang lolos tahapan verifikasi.

 

"Rapat pleno penetapan kan bersifat tertutup. Tapi bukan berarti dokumen dan checklist persyaratan juga tertutup. Itu harus di-declare," kata anggota Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron, saat dihubungi, kemarin.

Menurut Daniel, sikap transparan KPUD saat mengumumkan hasil penetapan bisa mengurangi potensi konflik akibat ketidakpuasan politik, terutama dari pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. "Soal si A ijazahnya oke dan si B laporan harta kekayaannya sudah diterima, itu harus dilihat transparan," ujarnya.

Pemilihan kepala daerah serentak sedianya berlangsung di 269 wilayah. Namun jumlah itu berkurang karena pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, dan Kabupaten Timor Tengah Utara ditunda hingga 2017 lantaran hanya diikuti satu pasangan calon. Adapun penetapan di Kota Surabaya, Kota Samarinda, dan Kabupaten Pacitan baru dilakukan pada 30 Agustus mendatang.

Dari 262 daerah tersebut, ada 81 daerah yang pilkadanya hanya diikuti dua pasangan kontestan. Jika salah satu calon gagal dalam verifikasi, pemilihan bisa ditunda sampai 2017.

Komisioner KPU pusat, Hadar Nafis Gumay, mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi dari KPUD mengenai hasil verifikasi. "Biarkan mereka menetapkan besok (hari ini)," katanya. Menurut dia, KPUD tidak berkewajiban untuk melaporkan hasil verifikasi ke KPU pusat sebelum melaksanakan rapat pleno penetapan secara internal.

Menurut Hadar, KPUD harus tegas dan transparan dalam menetapkan calon, khususnya di 81 daerah dengan dua pasangan kandidat. KPUD, kata dia, tak perlu "memaksakan" calon yang memang tidak layak lolos. Sebab, KPU telah menjadwalkan perpanjangan masa pendaftaran pada 28-30 Agustus mendatang. "Kalau calonnya tinggal satu, ya, sudah."

Hadar mengakui tugas KPUD tidak mudah, karena pihaknya menemukan tekanan terhadap penyelenggara pemilu begitu besar di beberapa daerah. "Mereka ditekan dan mungkin menjadi takut, akhirnya terpaksa menerima," ujarnya. Namun Hadar mengingatkan KPUD agar tetap bisa mengambil keputusan sesuai dengan aturan. (Sumber: Tempo)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us