Jajak Pendapat "Kompas": Perombakan Kabinet Buka Peluang Perbaikan PDF Print E-mail
24 Agustus 2015 - Pergantian sejumlah anggota kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo, 12 Agustus lalu, ditanggapi beragam. Sebagian publik menyambut positif langkah itu, sebagian lainnya beranjak gamang. Namun, secara umum, perombakan itu dipandang sebagai peluang menuntaskan sejumlah persoalan negeri ini.

Penilaian publik tersebut terungkap dalam jajak pendapat terkait dengan langkah Presiden Jokowi mengganti menteri koordinator (menko) politik, hukum, dan keamanan; menko perekonomian; menko kemaritiman; menteri perdagangan; kepala Bappenas; dan sekretaris kabinet.

Terkait dengan perombakan tersebut, sebanyak 6 dari setiap 10 responden memandang hal itu dilakukan pada saat yang tepat. Hal ini terkait dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan naiknya harga sejumlah kebutuhan, seperti daging sapi, yang meresahkan masyarakat.

Mayoritas publik berpendapat, kebutuhan pokok dan nilai rupiah sebagai masalah utama yang harus segera diantisipasi pemerintah. Urgensi penanganan dua masalah itu bahkan menggeser isu pemberantasan korupsi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai persoalan utama bangsa dalam konteks kinerja kabinet ini hanya disuarakan sedikit (8,8 persen) responden.

Respons publik terhadap hadirnya wajah-wajah baru di kabinet, yaitu Darmin Nasution (Menko Bidang Perekonomian), Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Bidang Polhukam), Rizal Ramli (Menko Bidang Kemaritiman), Thomas Trikasih Lembong (Menteri Perdagangan), dan Pramono Anung Wibowo (Sekretaris Kabinet), direspons positif oleh sebagian publik.

Namun, secara keseluruhan, bagian publik yang menyatakan tidak puas dengan hasil perombakan Kabinet Kerja (43,4 persen) lebih besar daripada yang merasa puas (32,9 persen). Hal ini antara lain karena tidak terpenuhinya harapan publik terkait dengan pergantian sejumlah menteri yang kinerjanya selama ini dinilai kurang memuaskan. Namun, perombakan yang dilakukan pada usia 10 bulan pemerintahan itu diyakini publik tetap akan memperbaiki kinerja kabinet.

Penempatan Menteri

Dalam menyusun formasi anggota kabinet yang baru, Presiden Joko Widodo tampaknya memainkan skenario yang ”lentur tetapi tetap aman” dari sudut kepentingan dukungan politik dan stabilitas nasional.

Penggeseran Menko Sofyan Djalil ke posisi Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago merupakan langkah yang mengejutkan, tetapi sekaligus terukur karena Sofyan bisa dianggap mewakili kalangan masyarakat Aceh.

Upaya menjamin stabilitas dukungan politik juga tampak diutamakan Jokowi. Hal ini terlihat dari tetap dipertahankannya sejumlah menteri yang sejumlah langkahnya sering disorot masyarakat. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani merupakan nama-nama yang sebelumnya banyak disorot publik.

Dari perspektif publik, meski perombakan tak sepenuhnya sesuai dengan perkiraan mereka, keyakinan tampaknya tetap terjaga. Hal ini karena citra kapabilitas sosok tampak lebih diutamakan daripada soal latar belakang parpol atau nonparpol. Sebanyak 3 dari 5 responden berkeyakinan pergantian menteri akan memperbaiki kinerja pemerintah.

Penempatan Luhut B Pandjaitan sebagai Menko Polhukam dan Pramono Anung Wibowo sebagai Sekretaris Kabinet, misalnya, sama-sama diapresiasi tinggi melampaui sosok lainnya. Tingkat persetujuan responden terhadap penempatan mereka di posisi kementerian saat ini mencapai lebih dari 60 persen. Sementara empat menteri lainnya ada di sekitar angka separuh responden.

Mayoritas publik meyakini, pertimbangan utama dalam perombakan Kabinet Kerja adalah masalah hasil kerja. Sebaliknya, kinerja menteri yang buruk diyakini 3 dari 5 responden menjadi alasan terbesar pergantian lima menteri dan sekretaris kabinet yang dilakukan Presiden. Secara umum, publik menilai hal itu tak lepas dari bingkai masalah dalam negeri terkini, khususnya di bidang ekonomi.

Kondisi ekonomi nasional akhir-akhir ini yang mulai mengkhawatirkan harus mendapat perhatian utama dan segera ditangani secara serius oleh pemerintah. Langkah Presiden mengganti dua menteri dalam bidang ekonomi menumbuhkan asa baru terhadap perubahan. Tak heran, publik menaruh harapan besar perekonomian akan menjadi lebih baik dengan adanya perombakan kabinet. Lebih separuh responden optimistis bahwa komposisi baru menteri-menteri bidang ekonomi dapat bekerja sama memacu lagi kinerja perekonomian.

Meski demikian, proporsi publik yang puas terhadap perubahan positif kondisi ekonomi dalam tiga bulan terakhir dengan publik yang kurang puas terhadap perubahan tersebut relatif berimbang. Ini dikarenakan publik tampak masih menanti langkah aktual pasca perombakan kabinet bidang perekonomian. Saat jajak ini dilakukan, harga daging sapi sudah mulai turun dari sebelumnya, tetapi giliran harga daging ayam dan cabai yang melonjak.

Kunci untuk menjawab tantangan utama pemulihan ekonomi adalah sinergi dan kerja yang optimal di antara para menteri. Sayangnya, hal itu segera tergores oleh polemik target pelistrikan nasional 35.000 megawatt yang melibatkan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Publik berharap para menteri dapat solid dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang tengah dihadapi negeri ini.

Menepati Janji

Meskipun tak bersuara lantang, publik tampaknya paham mana menteri yang bekerja dengan baik dan yang belum optimal bekerja. Menurut penilaian mereka, di jajaran para pembantu Presiden saat ini masih ada beberapa menteri yang layak untuk diganti karena kinerja yang belum memuaskan. Karena itu, kemampuan Jokowi mengonsolidasikan menteri-menteri itu mesti diterapkan, bahkan kalau perlu mencakup lawan politik pula.

Sebagian besar publik (67,4 persen) bahkan menyetujui jika Jokowi terpaksa menggandeng kader parpol dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) jika terjadi perombakan lagi dalam situasi berbeda. Namun, saat ini hal yang utama harus dipelihara saat ini adalah soliditas antarmenteri sehingga program-program pemerintah dan penguatan perekonomian nasional lebih cepat terlaksana.

Saat melakukan perombakan Kabinet Kerja, Presiden Jokowi menegaskan bahwa perombakan kabinet yang dilakukan merupakan jembatan untuk memenuhi janjinya kepada rakyat. Kini publik mengasakan realisasi janji pemerintah untuk dapat menangani dan memperbaiki berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini. (Sumber: Kompas)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us