Pilkada Serentak: Edaran Bawaslu Tanpa Rujukan Hukum PDF Print E-mail
21 Agustus 2015 - Surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pedoman penyelesaian sengketa pilkada penolakan pendaftaran pasangan calon dinilai tidak memiliki rujukan hukum. Bahkan, surat tersebut cenderung mengoreksi peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi dasar tahapan pendaftaran pasangan bakal calon peserta pilkada.

"Saya kira Bawaslu tidak boleh menutup-nutupi surat edaran ini dengan mengatakan ini surat rahasia. Saya lihat surat ditulis bersifat segera, bukan rahasia. Bawaslu harus menjelaskan kepada publik argumen mengeluarkan edaran ini. Ini jangan sampai terulang di kemudian hari," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Kamis (20/8).

Titi mengkritisi Surat Edaran Bawaslu Nomor 0214/Bawaslu/VII/2015 tentang Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI tanggal 12 Agustus 2015. Surat itu terdiri atas tiga poin yang akan menjadi pedoman Panwaslu kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi dalam memutuskan sengketa penolakan pendaftaran pasangan calon.

Pertama, KPU diminta menerima pendaftaran pasangan calon yang ditolak karena terlambat menyerahkan dokumen pendaftaran sepanjang tidak melewati pukul 24.00 tanggal 28 Juli 2015. Kedua, untuk pencalonan dari partai bersengketa yang ditolak karena berkas tidak lengkap, KPU diminta menerima untuk memverifikasinya sesuai ketentuan yang ada.

Ketiga, Panwaslu kabupaten/kota wajib mengonsultasikan pelanggaran dan sengketa pemilihan kepada Bawaslu provinsi. Bawaslu provinsi akan meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu RI.

Menurut Titi, poin pertama dan kedua dari surat edaran itu tidak didukung landasan hukum pilkada. Bahkan, tidak sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015, yakni revisi atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan mengenai waktu pendaftaran berakhir pukul 16.00. Selain itu, syarat pencalonan juga sudah harus lengkap sejak pendaftaran.

Menyamakan Penanganan

Secara terpisah, komisioner Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak, menjelaskan, surat edaran itu tidak bertujuan menyelesaikan sengketa dan bukan untuk mengubah PKPU. Bawaslu juga tidak dalam posisi menyalahkan KPU. Nelson mengatakan, surat edaran itu bertujuan menyamakan penanganan kasus-kasus serupa agar putusan dari sejumlah daerah bisa seragam.

"Kalau kasus sama putusan berbeda-beda, tentu tidak bagus juga. Surat ini sifatnya rahasia, saya tidak tahu juga bagaimana bisa bocor ke luar," kata Nelson Simanjuntak. (Sumber: Kompas)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us