Presiden Tegaskan Tugas Pokok Kabinet, Polemik Beri Pesan Buruk PDF Print E-mail
20 Agustus 2015 - Presiden Joko Widodo, Rabu (19/8), menegaskan kembali tugas pokok dan fungsi menteri serta manajemen Kabinet Kerja. Penegasan itu disampaikan Presiden setelah belakangan ini terjadi silang pendapat di kabinet, yang menimbulkan kesan buruk di masyarakat.

Penegasan tentang tugas pokok dan fungsi kabinet itu disampaikan Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu. Sidang kabinet tersebut merupakan yang pertama setelah perombakan kabinet yang dilakukan Presiden pada 12 Agustus lalu.

Sidang yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan semua menteri Kabinet Kerja ini membahas kebutuhan pokok di Tanah Air. Presiden mengingatkan kembali bahwa arah pemerintahan, kebijakan, target, dan tugas kementerian akan disampaikan dalam sidang kabinet.

Selanjutnya, pelaksanaan dan kontrol program akan ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden. "Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa eksekusi ada di menteri. Di menko (menteri koordinator), titik beratnya pada fungsi supervisi dan koordinasi," ujar Presiden.

Dalam hal pengaturan sidang kabinet, Presiden memaparkan, penyelenggaraan sidang kabinet diatur oleh menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet. Sidang kabinet paripurna diselenggarakan setiap Rabu pekan pertama dan harus dihadiri semua menteri.

Rabu pekan kedua diselenggarakan rapat kabinet terbatas bidang perekonomian dan kemaritiman. Rabu pekan ketiga diselenggarakan rapat kabinet terbatas bidang polhukam serta pembangunan manusia dan kebudayaan. Di luar jadwal itu, terbuka kemungkinan dilakukan sidang kabinet terbatas yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Perdebatan

Presiden menyampaikan hal di atas setelah belakangan ini setidaknya ada dua polemik di kabinet yang sampai kepada publik.

Polemik pertama terkait rencana pembelian pesawat Garuda jenis Airbus A350 yang melibatkan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Polemik kedua terkait pencapaian target pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan yang melibatkan Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

 

Saat menghadiri pembukaan Seminar dan Pameran Indo Energi Baru dan Terbarukan, kemarin pagi, Presiden enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait silang pendapat di antara anggota kabinet tersebut. "Urusan saya bekerja menyelesaikan masalah," kata Presiden.

Terkait target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, Presiden menuturkan, banyak orang yang menyatakan hal itu merupakan target ambisius. Namun, target itu sejatinya berangkat dari kebutuhan riil di lapangan.

"Kalau ada masalah di lapangan, itu yang dicarikan solusi sehingga investor betul-betul bisa melaksanakan investasinya. Itu tugas menteri, menko, untuk mencarikan solusi, mencari jalan keluar," katanya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap perdebatan antaranggota kabinet diselesaikan di meja rapat. Dia yakin persoalan ini tidak akan mengganggu kinerja para menteri Kabinet Kerja.

Bersalaman

Dari informasi yang dihimpun Kompas, saat sidang kabinet kemarin, Rizal mencoba menjelaskan bahwa yang disampaikannya kepada publik hanya untuk memberikan pandangan kritis terkait proyek listrik.

Namun, Kalla mengingatkan, apa pun pandangan dan sikap menteri, jika disampaikan kepada publik, harus menjaga etika dalam bernegara dan berhubungan secara kelembagaan. "Debat boleh saja, tetapi tidak untuk konsumsi publik. Apalagi jika memperlihatkan perbedaan dan membuat kegaduhan," ujarnya.

Seusai sidang, Rizal mendatangi dan menyalami Kalla. Seperti diberitakan Antara, Rizal juga menegaskan, tidak akan ada tindak lanjut dari kritik terbukanya tentang proyek listrik 35.000 MW.

Diselesaikan

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani mengatakan, perdebatan seperti yang terjadi antara Jusuf Kalla dan Rizal Ramli bisa bermakna positif dalam konteks memberi edukasi politik kepada publik bahwa Presiden memberi ruang kontestasi gagasan di kalangan anggota kabinetnya.

Namun, perdebatan wacana program kerja pemerintah idealnya dilakukan para menteri di dalam rapat kabinet dan tidak diumbar di luar rapat. Dengan demikian, masyarakat bisa melihat pemerintah sebagai satu kesatuan. Perbedaan pendapat antara Jusuf Kalla dan Rizal Ramli bisa menimbulkan persepsi pemerintahan Presiden Joko Widodo "miskin" koordinasi.

Menurut Sri, dalam tata pemerintahan, ada tata etika yang harus ditaati. Dalam tata pemerintahan, Presiden juga harus segera menyelesaikan polemik seperti yang terjadi dalam pembangunan pembangkit listrik.

Hal senada disampaikan peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. "Presiden harus menjadi dirigen, menjadi pemimpinnya. Ada silang pendapat begini, harus segera lakukan pertemuan khusus untuk merembuknya," kata Siti Zuhro.

J Kristiadi dari Centre for Strategic and International Studies menuturkan, penting bagi Presiden bisa segera mengatasi atau meredakan polemik yang terjadi di kabinetnya karena hal itu telah mengirim pesan buruk kepada publik.

Syamsuddin Haris dari LIPI menambahkan, pesan buruk tersebut berpotensi memicu sentimen negatif pasar. Padahal, di saat kondisi perekonomian yang lesu seperti sekarang ini, munculnya pesan buruk itu harus dihindari. (Sumber: Kompas)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us