Wapres Ingatkan MK soal Sengketa, "Hilangnya" Rekomendasi PAN Goyahkan Pilkada PDF Print E-mail
16 Agustus 2015 - Pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015 diperkirakan dapat mengundang ketidakpuasan peserta pilkada yang berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengingatkan MK untuk mengantisipasi sengketa hasil pilkada yang akan diterima.

"MK harus mempersiapkan hakim, staf, dan sarananya. (Sengketa yang muncul) Ini pasti bersamaan dan harus (selesai) 45 hari. Jadi, betul-betul ini namanya harus kerja nasional, harus lembur terus-menerus," kata Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Sabtu (15/8), di sela-sela pembukaan simposium internasional yang digelar MK.

Simposium yang diikuti 17 negara itu juga dihadiri Ketua MK Arief Hidayat, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua MPR Zulkifli Hasan, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan/Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.

Sejauh ini, pilkada serentak akan diikuti oleh 265 provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pelaksanaan pilkada di empat daerah terpaksa ditunda menjadi Februari 2017 karena baru ada sepasang calon kepala daerah yang resmi mendaftarkan diri meski masa pendaftaran calon sudah diperpanjang tiga kali.

Keempat daerah itu adalah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Blitar, Jawa Timur; dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah sudah selesai melakukan verifikasi berkas persyaratan calon. Namun, penetapan pasangan calon akan dilakukan pada Senin (24/8) sambil menunggu proses jalur perseorangan.

"Kecenderungan pilkada sebelumnya, banyak pasangan calon kepala daerah tak puas dengan hasil pilkada dan akhirnya mengajukan sengketa perkara ke MK. Jika setengahnya saja tak puas dan mengajukan sengketa ke MK, berarti akan ada sekitar 130 daerah yang harus disidangkan MK dalam waktu 1,5 bulan. Oleh karena itu, bisa saja semua hakim MK harus menginap di kantor untuk menyelesaikannya," tutur Wapres.

MK Berpengalaman

Namun, menurut Arief, MK memiliki banyak pengalaman untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Oleh karena itu, pihaknya sudah menyiapkan semua instrumen untuk mengantisipasi jika banyak sengketa hasil pilkada benar-benar masuk ke MK.

"MK juga sudah menyimulasikan penanganan perkara dalam jumlah yang diproyeksikan akan masuk. Memang, kalau kita lihat, 45 hari (waktu penyelesaian sengketa pilkada) itu waktu yang sangat terbatas dan mepet. Namun, kami sudah berkali-kali simulasi bagaimana kalau banyak perkara masuk secara serentak," ujarnya.

Arief mengatakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1/2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sejatinya sudah membatasi tidak semua perkara bisa masuk ke MK. Hanya perkara-perkara dengan persentase tertentu dalam selisih perolehan suara calon yang dapat diajukan ke MK.

Bahkan, lanjutnya, penyelesaian sengketa juga ada mekanisme penyelesaian yang disesuaikan dengan substansi perkara. "Untuk sengketa tentang penyelenggaraan, penanganan dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Penentuan calon, jika masih ada konflik, diselesaikan di pengadilan tata usaha negara. Sementara perkara yang berbau pelanggaran pidana diselesaikan oleh sentra penegakan hukum terpadu," ujarnya.

Tak Serius

Saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-12 MK, Kamis lalu, Arief menyatakan, MK siap menghadapi pilkada serentak dengan akan menandatangani semua peraturan tentang tata beracara di MK terkait sengketa. "MK juga sudah memperbaiki dan memodifikasi mekanisme beracara sehingga dapat beradaptasi dengan batas waktu penyelesaian sengketa," ujarnya.

Terkait dengan "hilangnya" surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) untuk pencalonan wali kota dan wakil wali kota Surabaya Rasiyo-Dhimam Abror, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengatakan, hal itu dikhawatirkan bisa menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pilkada di Kota Surabaya, Jatim.

"Kesan yang muncul itu ketidakseriusan pencalonan. Seharusnya jalur surat rekomendasi dari DPP PAN itu pasti, tetapi sekarang simpang siur ada di mana. Ingat, di Surabaya ada polemik panjang soal calon tunggal. Kalau ini tak segera diatasi, muncul kesan calon ini dipaksakan," kata Titi.

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga Kamis lalu, KPU Kota Surabaya belum menerima surat rekomendasi asli dengan cap dari DPP PAN untuk pasangan Rasiyo-Dhimam. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno mengatakan, surat rekomendasi sudah diambil pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jatim. Sebaliknya, Wakil Ketua DPW PAN Jatim Firda menyebutkan, surat itu masih ada di DPP PAN.

Pasangan Rasiyo-Dhimam yang diusung koalisi Partai Demokrat dan PAN akan berhadapan dengan pasangan calon petahana yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Kota Surabaya ini diperpanjang dua kali karena hanya ada satu pasangan calon. Jika hanya ada satu pasangan calon, pilkada harus ditunda hingga 2017.

Titi mendesak DPP PAN untuk memeriksa ke daerah guna memastikan keberadaan surat rekomendasi tersebut. Saat ini, keberadaan surat rekomendasi yang tidak diketahui itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terkait kesungguhan partai mengusung kandidat.

"DPP PAN diharapkan dapat segera menyelesaikannya dalam tenggat perbaikan dokumen. Soalnya, tanpa surat rekomendasi itu, pasangan calon Rasiyo-Dhimam bisa dinyatakan tak memenuhi syarat. Akibatnya, Pilkada Kota Surabaya ditunda," katanya.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, KPU sudah menyerahkan penanganan surat rekomendasi asli pasangan Rasiyo-Dhimam kepada KPU Kota Surabaya. "KPU sudah menyarankan KPU Kota Surabaya untuk mengklarifikasi keberadaan surat rekomendasi asli DPP PAN. Jika hingga batas waktu perbaikan 18-20 Agustus mendatang surat itu belum juga diterima KPU Kota Surabaya, pasangan calon bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat," ujarnya.

Seraya menunggu pengumuman dan penetapan pasangan calon, KPU di daerah terus mengerjakan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang ditargetkan selesai pada 19 Agustus 2015. (Sumber: Kompas)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us