UU Pilkada: Pemerintah Siapkan Poin Revisi PDF Print E-mail
15 Agustus 2015 - Pemerintah menyiapkan lima poin yang akan dimasukkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mayoritas dari poin revisi itu adalah untuk mengantisipasi agar fenomena calon tunggal yang terjadi dalam pilkada serentak 2015 tidak terulang pada pilkada berikutnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, Jumat (14/8), mengatakan, pilkada seharusnya tidak ditunda sekalipun hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Penundaan merugikan pasangan calon yang mendaftar dan rakyat daerah itu.

Terkait hal ini, pemerintah akan memasukkan sistem dan mekanisme pemilihan dengan calon tunggal di revisi UU Pilkada. Sistemnya kemungkinan mengadopsi sistem pemilihan calon tunggal di pemilihan kepala desa (pilkades).

"Jika di pilkades hanya ada satu calon, calon itu melawan bumbung (kotak) kosong. Sementara di pilkada bisa saja calon pemilih diberi opsi menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon tunggal. Jika yang memilih tidak setuju lebih banyak, pilkada di daerah tersebut harus diulang," kata Sumarsono.

Selain itu, juga ada batasan maksimal dukungan partai atau gabungan partai untuk calon kepala/wakil kepala daerah. Dalam UU No 8/2015 saat ini, baru diatur batasan minimal dukungan, yaitu 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah yang diperoleh partai atau gabungan partai dalam pemilu di daerah itu.

Dengan adanya batas maksimal dukungan, pasangan calon tidak dapat memborong dukungan dari semua atau mayoritas partai di DPRD. Adanya pasangan calon yang memborong dukungan sering terjadi di pilkada sehingga menyulitkan partai lain untuk mengajukan calon.

Sanksi bagi partai yang tidak mengajukan pasangan calon di suatu daerah sehingga di daerah hanya ada satu pasangan calon juga jadi kajian untuk masuk dalam revisi UU No 8/2015. Bentuk sanksi bisa saja melarang partai tidak mengajukan calon pada pilkada selanjutnya di daerah itu.

Syarat bagi calon perseorangan untuk maju dalam pilkada, kata Sumarsono, juga akan diturunkan. Saat ini, syarat dukungan yang harus dipenuhi calon perseorangan untuk bisa maju dalam pilkada adalah 6,5 persen sampai 10 persen dari total jumlah penduduk.

Masa penyelesaian sengketa pilkada juga akan diperpanjang dari 45 hari menjadi 60 hari sesuai usulan Mahkamah Konstitusi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menyatakan, pihaknya siap memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait revisi UU No 8/2015 tentang Pilkada. Masukan itu akan didasari oleh hasil evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak 2015.

Ketua DPD Irman Gusman berharap, revisi UU Pilkada dapat secepatnya dilaksanakan. Pemerintah diminta segera mengajukan draf revisi UU Pilkada seusai pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015. (Sumber: Kompas)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us