Pidato Kenegaraan Presiden: Ajakan Optimistis Saat Ekonomi Melambat PDF Print E-mail
15 Agustus 2015 - Pelambatan ekonomi menempati porsi terbesar dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di depan sidang bersama DPD dan DPR, Jumat (14/8). Meski berada di tataran praksis ekonomi, solusi yang ditawarkan mencakup aspek filosofis. Presiden juga mengangkat persoalan lain, yakni menipisnya kesantunan dan tata krama hidup berbangsa.

Hasil analisis diksi pada pidato tahunan, pidato kenegaraan, dan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN 2016 beserta Nota Keuangan Presiden Jokowi menunjukkan aspek ekonomi menempati jumlah terbanyak dari total 2.832 kata yang dipakai. Sebanyak 23 kata ekonomi digunakan, belum termasuk diksi terkait ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, subsidi, bahan bakar minyak, rupiah, dan fiskal.

Porsi jumlah kata yang masuk dalam kategori ini menjadi potret bahwa Presiden menggunakan momentum ketiga pidato tersebut untuk memberi penjelasan terkait kondisi dan langkah kebijakan di bidang ekonomi.

Di satu sisi, Presiden menyadari Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi, baik akibat perubahan kondisi global maupun melemahnya respons. Melambannya perekonomian global berdampak pada perekonomian nasional. Namun, pemerintah memberi tekanan pada optimisme melalui kerawanan tersebut dengan kembali ke dasar fundamental ekonomi dan sosial yang masih kokoh dari bangsa Indonesia.

Meskipun ekonomi menempati porsi besar dalam naskah ketiga pidato tersebut, Presiden berupaya menggugah kesadaran publik tentang adanya persoalan besar yang tengah menjangkiti bangsa ini. Persoalan besar itu adalah menipisnya nilai kesantunan dan tata krama. Besarnya intensi Presiden atas hal ini tampak dari pengulangan kata-kata dalam naskah pidato.

"Selama ini kita terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama. Padahal, kalau kita cermati lebih saksama, menipisnya nilai kesantunan dan tata krama, sekali lagi, menipisnya nilai kesantunan dan tata krama, juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa," tutur Presiden.

Selain soal kesantunan dan tata krama, Presiden juga memandang persatuan sebagai hal penting yang harus dipegang saat menghadapi persoalan-persoalan. Frasa ini diulang lagi dalam kalimat pidato untuk memberikan penekanan.

Sayangnya, soal isu persatuan, Presiden tak banyak menyinggung bagaimana sikap pemerintah terkait konflik di tubuh partai politik, terutama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, mengingat konflik ini lahir dan meruncing setelah pemerintah mengesahkan kepengurusan salah satu kubu di tengah terjadinya konflik.

Pengalihan Subsidi

Beberapa persoalan ekonomi yang diuraikan Presiden dan menuntut penyelesaian adalah Indonesia belum mencapai kedaulatan pangan, rentannya panen, dan ketidakstabilan harga pangan. Di bidang infrastruktur, moda transportasi massal di tiap wilayah masih sangat kurang dan belum terintegrasi. Untuk itu, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan waduk. Pangan dan infrastruktur adalah diksi yang diucapkan Presiden sebanyak enam kali.

Adapun terkait kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi. Pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumber daya alam, mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman, dan menjaga rasio utang agar terkendali.

Presiden menyebutkan pemerintah berusaha menata kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satunya, soal kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Banyak yang dapat dilakukan dengan pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lain yang saat ini dinilai tak tepat sasaran.

Presiden juga menjelaskan sekitar Rp 240 triliun subsidi BBM tahun 2014 hanya dinikmati oleh jutaan mobil pribadi. Harusnya, uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah sakit, untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Terkait itu, Presiden mengajak rakyat meninggalkan perilaku konsumtif dan sebaliknya menjadi produktif.

Untuk mempercepat implementasi program aksi pembangunan, Presiden memutuskan merombak Kabinet Kerja. Bagi Presiden, perombakan kabinet adalah salah satu jembatan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan rakyat. Dua hari sebelumnya, Presiden memang merombak lima menteri dan seorang pejabat setingkat menteri yang sebagian besar bersentuhan dengan bidang ekonomi.

Soal Kebebasan

Selain ekonomi, diksi kedua yang mendapatkan tempat dalam naskah pidato adalah pembangunan. Kata ini menempati jumlah terbanyak kedua setelah ekonomi. Sebanyak 14 kata pembangunan ditemukan dalam naskah pidato. Pilihan kata ini menjadi wajar banyak dipakai, khususnya bagi pemerintah yang notabene ingin memberitakan ke publik terkait apa yang sudah dan akan dilakukan.

Di era Presiden SBY pun, kata pembangunan hampir selalu merupakan kata yang paling banyak diucapkan dalam pidatonya menjelang kemerdekaan RI. Hal ini terekam dalam pidato SBY, dari awal pemerintahan 2005 hingga tahun keempat periode pertamanya. Kata ini kemudian tergeser dengan diksi demokrasi yang jadi perhatian utama SBY.

Sementara itu, Presiden Jokowi cenderung kurang memakai diksi demokrasi dalam pidatonya. Kata demokrasi hanya disebut sebanyak lima kali. Kata ini lebih sedikit dibandingkan diksi yang berkaitan dengan ekonomi, seperti maritim, infrastruktur, subsidi, dan pangan.

Meskipun demikian, Presiden tetap menyinggung soal potensi demokrasi, seperti posisi Indonesia sebagai negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia dan naiknya indeks demokrasi negeri ini pada tahun ini yang mencapai 73,04 dibandingkan tahun 2013 yang berada di angka 63,72.

Kebebasan sebagai salah satu semangat dari demokrasi juga menjadi perhatian serius. Presiden mengkritik kecenderungan semua orang yang merasa bebas sebebas-bebasnya, khususnya dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Presiden juga mengkritik media, terutama dalam hal mengejar rating,dibandingkan dengan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif.

Secara keseluruhan, ketiga pidato Presiden terlihat mengajak publik untuk kembali menelusuri capaian-capaian yang diraih bangsa ini. Tanpa melupakan persoalan riil yang dihadapi, Jokowi berupaya mengembalikan keyakinan melalui ajakan untuk kembali ke jati diri, yaitu nilai-nilai keutamaan hidup berbangsa. (Sumber: Kompas)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us