Pilkada Serentak: KPU Tunda Empat Pemilihan Kepala Daerah PDF Print E-mail
12 Agustus 2015 - Komisi Pemilihan Umum memutuskan menunda pemilihan kepala daerah di empat wilayah hingga 2017. Sebab, hingga waktu pendaftaran berakhir, kemarin, hanya ada satu pasangan calon yang terdaftar di komisi pemilihan umum daerah. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Timur Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur, Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), dan Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat).

Namun Komisi Pemilihan Umum bisa saja mencabut surat keputusan penundaan jika pemerintah menerbitkan aturan lain, seperti peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), yang mengintervensi peraturan Komisi. "Kami perlu melihat dulu bagaimana bunyi perpu tersebut, apakah mengubah sistem pilkada atau mengubah atau menggugurkan suatu pasal," kata anggota Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiansyah, kemarin.

Dari tujuh daerah yang membuka ulang pendaftaran calon pada 9-11 Agustus, hanya tiga daerah yang menambah satu pasangan calon, yaitu Kabupaten Pacitan, Kota Surabaya, dan Kota Samarinda.

Untuk calon di Samarinda, KPU masih menunggu berkas rekomendasi yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Hati Nurani Rakyat, yang mengusung pasangan Iswadi dan Mudiyat Noor. Di Surabaya, calon inkumben Tri Rismaharani-Wisnu Sakti Buana dilawan oleh pasangan Rasiyo-Dhimam Abror. (Baca halaman 10)

Presiden Joko Widodo mengakui belum menyiapkan langkah antisipasi jika hingga batas akhir masa perpanjangan pendaftaran kepala daerah masih ada wilayah yang memiliki calon tunggal. Namun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan pihaknya sudah memiliki rancangan peraturan seandainya Presiden berniat menerbitkannya. "Sudah disiapkan. Kami lihat situasi terakhir," katanya.

Selain empat daerah itu, calon tunggal di sejumlah kabupaten/kota mungkin bisa bertambah. Pasalnya, hanya ada dua pasangan calon yang berlaga dalam pemilihan di 81 kabupaten/kota. Bila ada calon yang tidak lolos verifikasi berkas oleh KPU, pemilihan di daerah tersebut bakal ditunda.

Meski terancam gagal, koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang, mendorong KPU agar tetap menyelenggarakan pemilihan di daerah pada Desember mendatang. Menurut dia, pemerintah tak perlu menerbitkan Perpu agar pemilihan bisa dilaksanakan serentak. "Penerbitan Perpu yang hanya bertujuan mengesahkan calon tunggal bisa mencederai demokrasi," tuturnya.

Sebaliknya, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, mendesak Presiden Jokowi agar menerbitkan Perpu. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah bila pemilihan tak dilaksanakan secara serentak," katanya. (Sumber: Tempo)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us