Pilkada Serentak: KPU Denpasar Kembali Konsultasikan Potensi Penundaan Pilkada PDF Print E-mail
10 Agustus 2015 - Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar kembali menemui komisioner KPU di Jakarta, Senin (10/8), guna mengonsultasikan potensi penundaan pilkada di Kota Denpasar, Bali. Penyebabnya, salah satu calon tiba-tiba menyatakan tidak bisa melengkapi berkas. Kejadian di Kota Denpasar menunjukkan potensi penundaan pilkada akibat bakal calon kurang dari dua pasang masih terbuka lebar.

Sehari sebelumnya perwakilan KPU Kota Denpasar sudah menemui komisioner KPU. Pada hari Senin, mereka kembali datang untuk berdiskusi dengan komisioner KPU, Ida Budhiati, mengenai aspek hukum dari sikap salah satu calon itu.

"Konsultasi ini terkait dengan antisipasi kami. Apakah nanti keputusannya penundaan pilkada hingga 2017 atau pendaftaran baru dibuka kembali," kata Ketua KPU Kota Denpasar I Gede John Darmawan di Kantor KPU di Jakarta, hari ini.

Di Kota Denpasar hanya ada dua pasangan bakal calon yang mendaftar pada 26-28 Juli. Yaitu, pasangan I Ketut Suwandi dan I Made Arjaya yang didukung Partai Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Mereka berhadapan dengan pasangan petahana, I B Rai Dharmawijaya Mantra dan I Gusti Ngurah Jaya Negara, yang diusung PDIP. Namun, pada 7 Agustus, I Ketut Suwandi berkirim surat kepada KPU Kota Denpasar menyatakan ketidakmampuan melengkapi berkas.

"Tidak ada pernyataan mundur, tetapi hanya berisi permohonan maaf karena tidak bisa melengkapi hingga batas akhir. Berkas yang belum dilengkapi itu adalah pernyataan ke pimpinan DPRD bahwa yang bersangkutan maju dalam pencalonan pemilihan wali kota. Dia anggota DPRD," kata I Gede John.

Menurut dia, jika surat itu dipahami sebagai pengunduran diri, maka partai pengusung I Ketut Suwandi tak bisa mencalonkan pengganti. Jika surat diartikan sebagai pasangan calon tidak memenuhi syarat, partai pengusung masih punya kesempatan mengusung calon pengganti setelah pihaknya membuat keputusan pada 24 Agustus. Setelah itu, akan dibuka pendaftaran ulang di daerah itu. Namun, dia mengaku KPU masih mempertimbangkan salah satu dari dua pemahaman itu.

Potensi Penundaan

Kota Denpasar merupakan satu dari 81 kabupaten dan kota yang hanya mempunyai dua pasangan bakal calon. Jika salah satu pasangan calon tidak memenuhi syarat atau mengundurkan diri, maka jumlah daerah yang berpotensi menghadapi penundaan pilkada hingga 2017 karena pasangan calonnya kurang dari dua pasang bakal bertambah.

Hingga Senin siang atau hari kedua pembukaan pendaftaran tahap kedua, belum ada pasangan bakal calon yang mendaftar ke KPU daerah di tujuh kabupaten dan kota yang baru mempunyai satu pasangan bakal calon. Ketujuh daerah itu adalah Tasikmalaya (Jawa Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kota Mataram (NTB), Kabupaten Blitar, Kota Surabaya, dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur).

Arief Budiman, komisioner KPU, menyampaikan KPU akan membahas pengaturan waktu pembukaan kembali pendaftaran untuk daerah yang pasangan calonnya kurang dari dua setelah pengumuman penetapan pasangan bakal calon pada 24 Agustus mendatang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada hanya mengatur soal sosialisasi maksimal 10 hari, kemudian waktu pendaftaran tiga hari.

"Saya akan mengusulkan formatnya disamakan dengan yang saat ini sudah berjalan, yakni tiga hari sosialisasi dan tiga hari pendaftaran," katanya. (Sumber: Kompas)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us