Pilkada Serentak: Politikus Usulkan DPRD Tetapkan Calon Tunggal PDF Print E-mail
10 Agustus 2015 - Sejumlah politikus Senayan mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah sebagai bupati atau wali kota. Namun cara ini dikritik karena akan membuat demokrasi berjalan mundur.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan usul ini merupakan antisipasi penundaan jadwal pemilihan kepala daerah akibat hanya diikuti satu pasang calon. "Calon tunggal ditetapkan saja oleh DPRD, supaya ada kepastian," ujarnya, akhir pekan lalu.

Hingga batas akhir pendaftaran calon tahap kedua Jumat lalu, sebanyak tujuh daerah masih memiliki satu pasang. Belakangan, satu dari dua pasangan calon di Denpasar, Bali, juga mundur. Selain itu, sebanyak 81 daerah terancam molor lantaran hanya memiliki dua pasangan calon. Bila satu pasangan tak lolos verifikasi, berarti menyisakan satu pasang saja. Sesuai dengan peraturan KPU, pilkada di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon harus diundurkan hingga 2017.

Penetapan oleh DPRD, menurut Fadli, lebih mungkin dilakukan daripada melaksanakan pemilihan antara calon melawan kotak kosong. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengatur mekanisme pemilihan di daerah yang memiliki calon tunggal. Satu dari opsi-opsi itu adalah calon "diadu" melawan kertas suara kosong. Pasangan calon dinyatakan sebagai pemenang bila meraup suara lebih dari 50 persen.

Anggota Komisi Pemerintahan DPR, Arwani Thomafi, menambahkan, penetapan oleh DPRD juga diyakini bisa memenuhi azas keterwakilan dalam demokrasi. Meski begitu, penetapan baru bisa dilakukan setelah melewati beberapa kali tahap perpanjangan pendaftaran calon. Opsi penetapan pun baru bisa digunakan setelah adanya revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang membutuhkan waktu minimal enam bulan. "Bila ingin cepat, bisa diatur lewat perpu, tapi itu domain pemerintah," ujar Arwani.

Usul penetapan langsung oleh DPRD ini tak sepenuhnya diterima masyarakat. Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qudori mengatakan penetapan oleh parlemen rawan dipolitisasi. Partai yang berpengaruh di daerah, menurut Qudori, bisa saja memobilisasi dukungan partai lain agar hanya ada calon tunggal. Penetapan oleh DPRD juga menutup partisipasi dan legitimasi masyarakat terhadap kepala daerah terpilih. "Bisa terjadi rekayasa politik. Itu sama saja demokrasi kita mundur ke belakang," ujar Qudori.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan pemerintah belum menyimpulkan mekanisme yang tepat untuk mengakhiri polemik pemilihan yang diikuti satu calon. Pemerintah, kata dia, masih perlu mempelajari dinamika politik selama masa perpanjangan pendaftaran calon hingga Rabu nanti. "Perpu itu menjadi solusi terakhir yang kami siapkan," ujarnya.

Komisioner KPU, Arief Budiman, tak mempersoalkan bila nantinya perpu mempersilakan DPRD menetapkan pasangan calon tunggal sebagai kepala daerah. Menurut Arief, KPU hanya bertanggung jawab melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan aturan yang menjadi rujukan KPU. "Soal bagaimana mekanisme, itu levelnya undang-undang, dan menjadi kewenangan pemerintah dan DPR, kami hanya menyiapkan teknis," ujar Arief. (Sumber: Tempo)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us