Inkonsistensi Perampingan Partai PDF Print E-mail
Oleh : Eep Saefulloh Fatah
 
Undang-undang Pemilihan Presiden (2008) sudah disahkan. Salah satu isinya yang mengundang kontroversi ramai adalah syarat pengajuan pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Partai atau gabungan partai hanya bisa mengajukan pasangan kandidat manakala memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara syah secara nasional. Ini merupakan lonjakan dramatis dari syarat dalam UU Pemilihan Presiden (2003) yang “Aturan Peralihan”-nya hanya mensyaratkan 3% kursi DPR atau 5% suara syah nasional.
 

Resistensi pun datang dari berbagai kalangan yang merasakan syarat itu terlalu berat dan sulit dipenuhi. Gagasan untuk mengajikan uji materi atas UU itu ke Mahkamah Konstitusi pun dikumandangkan.

Bagaimanakah perkara ini selayaknya kita sikapi? Tidakkah pembatasan jumlah kandidat Pemilihan Presiden memang diperlukan? Tidakkah pembatasan itu juga diperlukan dalam kerangka merampingkan dan menguatkan sistem kepartaian kita?

Jauh-jauh hari, Scott Mainwaring (Comparative Political Studies, 1993) sudah mengingatkan bahwa presidensialisme, sistem multipartai dan demokrasi – seperti yang kita miliki sekarang – adalah sebuah “kombinasi yang sulit”. Konsekuensi dari campuran ini pun berbahaya: Terancamnya stabilitas demokrasi.

Sebagaimana digarisbawahi Mainwaring, di antara 25 negara yang berhasil menjaga stabilitas demokrasinya antara tahun 1959-1989, hanya empat negara presidensial (Amerika Serikat, Venezuela, Costa Rica dan Columbia). Sementara 18 lainnya adalah parlementer. Keempat sistem presidensial itu memiliki tingkat fragmentasi partai yang relatif rendah, dengan hanya dua sampai dengan tiga partai yang efektif.

Merampingkan dan menguatkan sistem kepartaian pun merupakan salah satu resep manjur untuk meningkatkan daya tahan dan menstabilkan demokrasi presidensial. Kita di Indonesia sesungguhnya sudah berupaya ke arah ini, tapi sayangnya tanpa koherensi dan konsistensi.

Dalam konteks itu, pemberlakuan parliamentary threshold (ambang batas legislatif) sebesar 2,5% pada Pemilu Legisltaif 2009 dan penaikan dramatis syarat kursi atau suara bagi pengajuan kandidat dalam Presiden Presiden 2009 pun sesungguhnya merupakan kemajuan yang layak disyukuri. Ambang batas legislatif akan membatasi jumlah partai dalam DPR secara efektif. Peningkatan syarat pengajuan kandidat Presiden akan memaksa partai-partai untuk saling merapat dan berkoalisi mengajukan sejumlah terbatas pasangan Presiden-Wakil Presiden. Dalam jangka menengah dan panjang, dua pengaturan itu – bersama-sama dengan ketentuan electoral threshold (ambang batas pemilihan) – potensial merampingkan dan menguatkan sistem kepartaian.

Ketentuan ambang batas legislatif dan pemilihan memberikan peluang kepada pemilih untuk melakukan seleksi terhadap partai politik. Partai-partai yang tidak memiliki pendukung cukup mesti merelakan diri untuk tidak bisa mendudukkan anggotanya dalam lembaga legislatif dan tidak mengikuti pemilu berikutnya. Jika dipraktikkan secara konsisten, keduanya akan membuat para petualang politik bisa berkaca dalam cermin yang jernih, mampu menakar dan tahu diri. Melalui mekanisme ini, jumlah partai politik yang berdiri dan ikut serta pemilu diharapkan akan berkurang dari waktu ke waktu hingga sebuah sistem kepartaian yang ramping dan kuat terbangun.

Namun, jauh harapan dari kenyataan. Dua aturan mengenai ambang batas itu tak dipraktikkan secara koheren dengan aturan-aturan lainnya serta inkonsisten.

Pada tingkat daerah, partai-partai yang tak memiliki kursi dalam DPRD tetap diperbolehkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah (2004) untuk menggabungkan suaranya untuk mengajukan kandidat kepala daerah. Maka, partai-partai yang secara politik berpostur kecil tetap menggiurkan secara ekonomi. Setiap kali musim pemilihan kepala daerah datang, para pemimpin partai kecil bisa mentransaksikan suara kecil miliknya dengan bakal kandidat yang punya kehendak kuat untuk merebut jabatan kepala daerah. Ini menjadi semacam insentif ekonomi-finansial bagi para petualang politik untuk senantiasa mendirikan partai.

Celakanya, ambang batas pemilihan yang dibuat untuk Pemilu 2004, sebesar 3%, akhirnya juga dibatalkan melalui “Aturan Peralihan” Undang-undang Pemilu Legislatif 2009. Maka melengganglah partai-partai peraih suara di bawah 3% menjadi peserta Pemilu 2009.

Adapun ambang batas legislatif yang baru diberlakukan untuk Pemilu tahun depan juga potensial hanya efektif secara terbatas. Tak ada ketentuan ambang batas legislative untuk tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) sehingga pembatasan jumlah partai hanya terjadi dalam DPR dan tidak dalam DPRD. Koksekuensinya, upaya mendirikan partai akan tetap marak di masa depan mengingat tetap adanya insentif pada tataran politik lokal itu.

Bagaimana halnya dengan kenaikan syarat pengajuan kandidat Presiden-Wapres? Tampaknya, nasibnya setali tiga uang. Sekalipun ada ambang batas legislatif, partai-partai yang meraup suara di bawah 2,5% tetap diperkenankan menggabungkan suaranya untuk menggenapi syarat pengajuan kandidat. Bisa diduga, ini akan dijadikan alat negosiasi dan transaksi bagi partai gurem untuk tetap meraup keuntungan finansial. Ini akan menjadi insentif menggiurkan bagi para politisi-gagal untuk tetap mendirikan partai di masa depan.

Walhasil, Undang-undang Pemilihan Presiden (2008) tampaknya akan efektif membatasi jumlah pasangan Presiden-Wapres yang ikut bersaing dalam Pemilu tahun depan. Sayangnya, ia sama sekali tak memadai untuk merampingkan dan memperkuat sistem kepartaian kita.

Jika tak ada upaya-upaya serius untuk melakukan revisi atas semua paket Undang-undang Politik, koherensi dan inkonsistensi akan terus berkepanjangan. Taruhannya, presidensialisme, sistem multi partai dan demokrasi kita bukan hanya akan menjadi kombinasi yang sulit, tapi juga mematikan.

(sumber: Kompas 18 November 2009)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us