Dosa Besar Pemilu 2009 PDF Print E-mail
Oleh : Eep Saefulloh Fatah
 
Saya tak tahu persis berapa jumlah mereka. Mungkin puluhan atau ratusan ribu. Bahkan, bisa saja jutaan. Mereka memegang kartu tanda penduduk dan terdaftar secara sah sebagai penduduk di tempatnya berdomisili. Namun, mereka kehilangan hak memilih karena namanya tak tertera dalam daftar pemilih tetap (DPT).
 
Sebagian dari mereka datang ke tempat pemungutan suara pada 9 April lalu sambil membawa bukti-bukti identitas kependudukan yang mereka miliki. Tetapi, atas nama aturan, mereka tak diperkenankan menggunakan hak pilih mereka. Perkara administrasi telah merenggut hak-hak politik mereka sebagai pemilih.

Di tengah sukacita para calon pemenang dan kesibukan para pimpinan partai-partai untuk menyusun koalisi menuju pemilihan Presiden, mereka terabaikan. Sebagai berita utama media massa, tempat mereka makin tergeser oleh berita rencana koalisi antarpartai untuk memenangkan pemilihan presiden Juli besok.

Pencederaan hak-hak para pemilih ini adalah dosa besar Pemilu 2009. Sebuah tragedi politik yang tak sekadar layak diratapi tetapi harus jadi pelajaran untuk perbaikan ke depan.

Empat Salah Kaprah

Setelah nyaris sepekan hari pencontrengan lewat, sejumlah salah kaprah kita temukan dalam perbincangan tentang kisruh DPT. Pertama, kisruh DPT lebih banyak dipahami sebagai sebuah bencana administrasi. Ini jelas sebuah kesalahan besar! Pertama-tama dan terutama kisruh ini bukanlah bencana administrasi melainkan pelecehan atas hak politik rakyat!

Mereka yang sekadar menaruh kisruh ini sebagai perkara administratif jelas tak paham bahwa salah satu bagian terpenting dalam setiap pemilu demokratis adalah terpenuhinya hak-hak politik para pemilih selayak mungkin. Tanpa ini, sebuah pemilu demokratis mengalami cedera berat.

Adalah salah besar menjadikan hal-ihwal administratif (tak tercatat dalam DPT) sebagai alasan untuk membunuh hak pilih seseorang. Semestinya administrasilah yang tunduk, tersubordinasi, dibuat lentur, menyesuaikan diri untuk memenuhi hak-hak politik para pemilih. Maka, setiap orang yang memiliki bukti-bukti sah sebagai penduduk, beroleh kesempatan menunaikan hak pilihnya.

Kedua, kisruh DPT dipahami sebagai asal muasal persoalan. Padahal, kisruh ini sejatinya merupakan konsekuensi logis dari centang perenang administrasi kependudukan kita. Kisruh ini bukanlah sebab, melainkan akibat.

Tak satupun dari empat presiden selama era reformasi yang berhasil menata administrasi kependudukan secara layak. Akibatnya, tiga pemilu legislatif (1999, 2004, 2009), satu pemilu presiden (2009) dan lebih dari 450 pemilihan kepala daerah yang kita adakan selama satu dasa warsa terakhir dilekati oleh rendahnya kredibilitas data pemilih. Tercederainya hak pilih ratusan ribu -- bahkan jutaan (jika kita masukkan mereka yang tak memiliki kartu tanda penduduk) -- calon pemilih yang hak pilihnya dicederai dalam Pemilu 9 April lalu adalah puncak dari kisruh permanen yang berulang-ulang itu.

Sejak awal reformasi sudah kerap kita dengar beragam rencana besar pembenahan administrasi kependudukan. Kita juga pernah mendengar rencana komputerisasi data kependudukan hingga pemberlakuan nomor identitas tunggal bagi setiap penduduk. Nyatanya, dalam perkara ini kita tak beranjak maju.

Ketiga, kisruh daftar pemilih tetap kerapkali dibebankan semata-mata sebagai buah kekeliruan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tentu saja KPU memiliki andil dalam memfasilitasi tak terkelolanya kisruh itu. Namun, adalah keliru menuding KPU sebagai biang keladi sendirian. Selain KPU, Menteri Dalam Negeri (yang membawahi otoritas pendataan dan administrasi kependudukan) dan Presiden (sebagai pananggung jawab tertinggi pengelolaan adiminstrasi pemerintahan) adalah pihak-pihak yang selayaknya ikut bertanggung jawab.

Maka, sebagai warga negara saya sungguh menyesalkan bahwa sampai dengan tulisan ini dibuat belum terdengar sepotong pun permohonan maaf dari KPU, Mendagri maupun Presiden kepada setiap orang yang hak-hak politiknya dilucuti. Kesan saya (yang bisa saja keliru), KPU lebih senang membela diri, Mendagri alpa bahwa ia ikut bertanggung jawab, dan Presiden lebih sibuk menyiapkan jalan terlapang menuju termin kedua pemerintahannya.

Keempat, sejumlah partai politik berasumsi bahwa kisruh DPT adalah musabab kekalahan mereka. Padahal, sungguh sulit mengaitkan serta merta kisruh itu dengan perolehan suara setiap partai. Tak ada satu pun teori yang bisa membuktikan bahwa kisruh ini secara tegas menguntungkan secara konsisten partai tertentu dan sebaliknya merugikan partai yang lain. Bagi sebagian partai, kisruh ini pun akhirnya hanya sekadar topeng pemanis untuk menyembunyikan ketidaksiapan mereka untuk kalah.

Dua Perkembangan

Dari balik kisruh DPT, mencuat dua kemungkinan perkembangan: perlawanan warga negara atau kemarahan partai-partai.

Para calon pemilih yang hak politiknya dicederai memiliki alasan kuat untuk melakukan aksi kolektif menuntut pertanggungjawaban para pejabat publik terkait. Mereka berhak memperkarakan pelecehan hak-hak politik mereka melalui jalur hukum secara elegan,tanpa kekerasan, dengan melintasi sekat partai atau pilihan politik. Demokrasi harus memberikan jalan lapang bagi perlawanan warga negara semacam ini.

Tetapi, kita layak cemas. Yang justru lebih mengemuka bukanlah perlawanan warga negara melainkan kemarahan partai-partai. Kisruh DPT boleh jadi hanya dijadikan instrumen politik oleh partai-partai untuk memperkarakan hasil pemilu. Menolak hasil pemilu tentu boleh-boleh saja, tetapi adalah kanak-kanak menjadikan kisruh DPT sebagai alasan pembenar sebuah kemarahan membabi buta. Adalah tak bertanggung jawab menyamarkan ketidaksiapan kalah di balik isu pelecehan hak-hak politik rakyat.

Memanjakan kemarahan partai-partai, sambil keluar dari konteks persoalan sesungguhnya, hanya akan memperbesar dosa kita dalam Pemilu 2009. Padahal, alih-alih menambah dosa, semestinya saatnya sekarang kita bertobat. Pembenahan segera data kependudukan adalah salah satu wujud pertobatan terpokok kita menjelang pemilu presiden besok.
 
(sumber: Kompas 14 April 2009)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us