Warisan Yudhoyono PDF Print E-mail
Oleh Eep Saefulloh Fatah


Sejarah Reformasi mengajarkan bahwa mempertahankan kekuasaan di tengah sistem demokratis yang dinamis dan kompetitif adalah tantangan tak mudah. Pergantian cepat dari Presiden Baharuddin Jusuf Habibie ke Abdurrahman Wahid ke Megawati Sukarnoputri dan kemudian ke Susilo Bambang Yudhoyono membuktikan itu.

Yudhoyono lah yang kemudian terbukti bisa mengelola tantangan yang tak mudah itu. Jika tak ada aral melintang, pada 20 Oktober tahun ini usia kepresidennya genap 10 tahun.

Pertanyaannya adalah: Dengan berkesempatan memimpin selama satu dekade, adakah yang diwariskan Yudhoyono? Jika ada, apakah?
Kepemimpinan Adaptif

Warisan penting Yudhoyono adalah  memperkenalkan sebuah gaya baru dalam kepemimpinan politik. Saya ingin menyebutnya sebagai "kepemimpinan adaptif".

Gaya kepemimpinan adaptif adalah resep di balik sukses Yudhoyono bertahan dua termin. Alih-alih bertarung secara keras dengan politisi dan partai-partai, Yudhoyono juastru beradaptasi dengan mereka.

Adaptasi dilakukan Yudhoyono terutama ketika berhadapan dengan tiga hal: (1) preferensi publik pada isu-isu politik dan ekonomi besar, (2) kepentingan politisi dan partai-partai untuk ikut memerintah (dan menikmati keuntungan darinya) dan (3) potensi resistensi parlemen berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pokok.

Yudhoyono adalah Presiden yang dilahirkan oleh sistem pemilihan Presiden langsung dan berlaku secara "patut" di dalam sistem ini. Ia tahu benar bahwa suara pemilih adalah palu hakim yang bisa memvonis dirinya (dan partai yang ia kelola) dengan kejam dalam pemilu berikutnya. Karena itu, ia tahu benar arti penting menampilkan wajah ramah di hadapan pemilih. Bagi Yudhoyono, popularitas di hadapan calon pemilih adalah vital, sekalipun bukan segalanya.

Bagi pemimpin adaptif, kebijakan terbaik adalah kebijakan populis. Jika perlu, aspek teknokratis dari kebijakan bisa sewaktu-waktu diabaikan atas nama pemeliharaan popularitas.

Tapi, Yudhoyono tahu persis bahwa vonis publik atau calon pemilih itu terutama mengancam saat  pemilu mendekat. Di luar masa Pemilu, ia berbagi kue secara layak dengan para politisi dan partai-partai jadi keharusan yang tak terhindarkan. Maka dalam dua termin pemerintahannya, Yudhoyono senantiasa berusaha menghimpun lebih dari 75% kekuatan partai ke dalam rangkulan koalisinya (76,4% dalam periode 2004-2009 dan 75,5% selama 2009-2014).

Dalam praktiknya, koalisi tambun itu memang berjalan terseok-seok karena miskin disiplin. Tapi, harus diakui tanpa koalisi ini Yudhoyono akan mudah didorong ke pinggir jurang oleh lawan-lawan politiknya. Sekalipun miskin disiplin, dalam keadaan genting, koalisi itu bisa berlaku sebagai pagar di sepanjang tebing jurang itu.

Tetapi, persoalannya, koalisi besar minus disiplin akan bekerja berbasis "teori" Annie dan teman-temannya. Dalam buku anak bergambar berjudul Annie and Wild Animals (1985), Jan Brett menceritakan pertemanan manis Annie dengan para para binatang penghuni sebuah hutan musim dingin.

Annie senang membagikan kue jagung ke teman-temannya itu. Tapi makin lama ia makin direpotkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah kue jagungnya yang terbatas dengan jumlah pencari kue yang terus bertambah. Makin hari situasi pertemanan semakin rawan pertikaian. Hanya kemampuan Annie beradaptasi dengan tuntutan para pemakan kue itulah yang bisa menyelematkan keadaan.

Begitulah, Yudhoyono beradaptasi dengan keadaan semacam itu dengan cara membiarkan banyak kebijakan pokok dikelola oleh masing-masing peserta koalisi. Prinsip kerjanya adalah "politik swalayan": Para peserta koalisi dibiarkan mencari cara sendiri untuk memetik keuntungan dari pos dan jabatan yang sudah terbagi. Yang diperlukan dari sang pemimpin hanya sikap permisif. Berbagai kasus di peradilan korupsi yang melibatkan banyak pejabat dan sejumlah kementerian adalah buah dari prinsip kerja politik swalayan itu.

Menilik apa yang sudah dan sedang dilalukan Yudhoyono dalam konteks di atas, tidak dibutuhkan perdebatan sengit untuk menyebut Yudhoyono sebagai "sang master adaptasi politik". Kepiawaiannya dalam beradaptasi mengingatkan kita pada salah satu unsur hukum evolusi: Yang kerapkali bisa bertahan bukanlah yang paling kuat tapi yang paling adaptif.

Warisan Sistemik

Kepiawaian adaptasi politik Yudhoyono telah membuatnya bisa bertahan dua termin. Keleluasaan waktu selama dua termin telah membuat Yudhoyono bisa menggapai banyak "capaian harian".

"Capaian harian" adalah keberhasilan kinerja pemerintahan dalam mengelola kebijakan sehari-hari. Indikatornya adalah data statistik pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, jumlah orang miskin dan lain-lain.

Tapi, inilah pokok persoalannya, di bawah kendali politik adaptasi,  capaian harian mesti digapai dengan biaya amat mahal: Terbengkalainya perbaikan siatemik. Sepanjang sepuluh tahun terakhir, pemerintahan sibuk mengurusi capaian harian sambil abai pada penguatan sistem demokrasi.

Walhasil, sulit menemukan warisan sistemik dari Yudhoyono. Akibat tak ada penataan sistemik yang seksama, sekadar contoh, mekanisme transaksi makin mencengkeram dan memenjarakan demokrasi Indonesia.

Dalam sepuluh tahun terakhir tak ada langkah berarti yang dilakukan Yudhoyono untuk menata pendanaan politik (political financing) yang sangat krusial bagi kesehatan sistem demokrasi. Ada tiga jenis langkah yang semestinya dilakukan.

Pertama, mengatur ihwal aliran masuk dana ke politisi dan partai. Dalam kerangka ini, yang diregulasi adalah batas atas jumlah dana yang boleh diterima, mekanisme akuntabilitas publiknya dan transparansi informasi aliran dana masuk itu.

Kedua, mengatur ihwal dana keluar (expenditures) dari politisi dan partai. Yang selayaknya diatur dalam kaitan ini adalah batas atas pembelanjaan iklan politik dan dana kontestasi, proporsi besaran dana kontestasi dengan situasi keuangan daerah/nasional tempat kompetisi berlangsung, mekanisme akuntabilitas publiknya dan transparansi aliran dana keluar itu.

Ketiga, mengatur larangan keras berikut sanksi-sanksinya bagi praktik balas budi finansial (repayment). Aspek ini berkait dengan larangan bagi para penyumbang dana bagi politisi dan partai untuk mendapatkan imbal balik melalui kebijakan-kebijakan yang memihak setelah politisi dan partai itu mengendalikan jabatan publik.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini Yudhoyono hanya berhasil menyentuh aspek pertama belaka sambil abai pada dua aspek sisanya. Langkah sepertiga hati ini pun tak menghasilkan perbaikan sistemik. Dibandingkan dengan keadaan pada 2004 (ketika Yudhoyono memulai tugas kepresidenannya), keadaan transaksi politik berbasis politik uang pada saat ini pun alih-alih membaik malah jauh lebih buruk.

Mengapa kita berharap pada Presiden dalam urusan itu sementara  partai-partai dalam parlemen pun sama-sa memiliki otoritas untuk membuat regulasi? Sederhana saja: Regulasi pendanaan politik yang akan meredam politik transaksi berbasis uang akan serta merta ditolak partai karena bakal mengganggu kepentingan pragmatis mereka. Sebagaimana terjadi di banyak negara demokrasi baru lain, Presiden lah yang selayaknya menjadi petarung politik dan memperjuangkan regulasi krusial semacam itu berhadapan dengan politisi dan partai penentangnya.

Tapi prinsip kepemimpinan adaptif  menjauhkan Yudhoyono dari kualitas petarung politik semacam itu. Alih-alih, ia sibuk beradaptasi dengan kepentingan-kepentingan pragmatis politisi dan partai. Atas nama adaptasi, prinsip kerja kepemimpinannya pun menjadi "Ketika pemilu Presiden usai, bakti pada negara dimulai tapi bakti pada partai tak boleh berakhir."

Di luar contoh politik uang, cengkeraman transaksi dan regulasi pendanaan politik itu kita bisa membuat daftar panjang contoh lain yang setara. Semuanya menunjukkan bahwa sukses Yudhoyono bertahan menggunakan jurus kepemimpinan adaptif membuatnya tak meninggalkan warisan-warisan sistemik bagi penyehatan demokrasi kita.

Walhasil, menjelang akhir masa jabatannya saat ini saya duga Yudhoyono akan bersusah payah menjawab pertanyaan "Warisan sistemik apakah yang Anda tinggalkan untuk Indonesia?".
 
 
EEP SAEFULLOH FATAH adalah pendiri dan pemimpin PolMark Indonesia Inc., pusat riset dan konsultasi political marketing.
 
(Sumber: Harian Kompas, 8 Mei 2014)
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us