Kursi DPRD Bermasalah PDF Print E-mail

15 September 2011 - Indikasi adanya praktik mafia pemilihan umum tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. Pasalnya, penetapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga banyak yang diduga bermasalah. Paling tidak ada 11 laporan yang diindikasikan sebagai hasil kecurangan dalam pemilu legislatif tahun 2009.

Hal itu berdasarkan laporan yang diterima Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu Komisi II DPR. "Setelah kami memilah-milah puluhan laporan, kami simpulkan ada 11 laporan yang indikasinya mengarah pada kecurangan pada praktik mafia pemilu (legislatif)," kata anggota Panja Mafia Pemilu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), A Malik Haramain, Rabu (14/9), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pimpinan Panja Mafia Pemilu, Ganjar Pranowo, menambahkan, ada beberapa laporan yang penting untuk didalami. Salah satunya kasus perubahan daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Seperti dilaporkan Rabik, mantan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Matahari Bangsa (PMB), KPU mengubah dapil setelah pemilu selesai diselenggarakan.

Sebelum pemilu, KPU menetapkan 13 kursi DPRD kabupaten di Dapil Musi Banyuasin I. Namun, setelah pemilu, KPU mengubah alokasi kursi Dapil Musi Banyuasin I menjadi 12 kursi. Akibatnya, PMB kehilangan satu kursi DPRD kabupaten.

Bukan hanya itu, Rabik juga mengungkapkan adanya alokasi kursi DPRD yang tak sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, antara lain alokasi kursi Dapil Labuhan Batu I dan Labuhan Batu II yang mencapai 27 kursi. Seharusnya alokasi kursi untuk DPRD kabupaten ditetapkan 3-12 kursi per dapil.

Ada pula anggota DPRD terpilih yang sampai saat ini belum juga dilantik. Salah satunya In Sugiharto, caleg Partai Barisan Nasional yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas. Menurut laporan, Sugiharto ditetapkan sebagai caleg terpilih dari Dapil Musi Rawas III berdasarkan berita acara KPU Nomor 270/36/KPU.Mura/2009.

Kasus serupa terjadi di Kota Tangerang Selatan, yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang, Banten. Berdasarkan laporan Forum Komunikasi Caleg Lintas Partai Kota Tangerang Selatan, KPU telah mengabaikan putusan MK Nomor 124/PUU-VII/2009 tentang penetapan caleg terpilih.

Ada pula laporan tentang dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di dua kecamatan di Aceh Timur. Hal ini mengakibatkan Partai Golkar kehilangan satu kursi di DPRK Aceh Timur.

Akan didalami

"Hal yang mengherankan itu kenapa dapil bisa berubah? Lalu, ada caleg yang sampai saat ini belum dilantik-lantik. Ini yang perlu didalami," kata Ganjar.

Pimpinan Panja Mafia Pemilu lainnya, A Hakam Naja, menilai, permasalahan itu merupakan bukti banyaknya ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilu. "Ini bukti adanya moral hazard penyelenggara pemilu dan calegnya itu sendiri," ujarnya.

Oleh karena itu, Panja akan meminta penjelasan pihak-pihak yang diduga terkait dalam kecurangan pemilu. (sumber: Kompas)

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev   Next >
 
Advertisement

Follow Us