Agenda 100 hari. Pentingkah? PDF Print E-mail
Agenda seratus hari pemerintahan SBY-Boediono bersama Kabinet Indonesia Bersatu Kedua  tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Chief Executive Officer Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah mengungkapkan pandangannya mengenai agenda seratus hari kerja SBY-Boediono, serta implikasinya terhadap pemerintahan yang tengah berkuasa saat ini hingga 5 tahun kedepan. Image

 

Apa makna agenda seratus hari bagi anda?

Agenda seratus hari haruslah diposisikan pada posisi yang layak, dan untuk itu ada tiga posisi. Pertama adalah masa formatif, masa ini akan menampilkan segala aspek dalam formasi pemerintahan akan terlihat. Hal ini akan berimplikasi kepada arah dan tujuan pemerintahan bekerja.

Kedua adalah kecenderungan pokok yang ditampilkan oleh pemerintah melalui agenda seratus hari. Hal ini akan memperlihatkan kebijakan apa yang diprioritaskan oleh pemerintah dalam masa kepengurusannya.

Ketiga, posisi agenda sebagai penegasan mandat. Proses mandat menjadi perwujudan pemerintahan yang demokratis, dari awal mula janji disampaikan hingga perwujudan janji-janji tersebut.

Sehingga, sebuah kekeliruan jika dalam seratus hari semua program dapat tercapai, bisa menjadi ukuran yang matang untuk evaluasi pemeirntahan, bisa menentukan pergantian menteri, atau bahkan untuk menaganti Presiden.

Jika dibandingkan dengan tahun 2004-2005, bagaimana kondisi seratus hari pada masa pemerintahan 2009-2010?


Pada tahun 2004, SBY maju dalam pemilihan presiden dengan modal politik yang kecil. Hal ini dapat kita lihat dalam perolehan suara untuk Partai Demokrat hanya 7,4% dengan perolehan suara untuk pemilihan presiden sebesar 61%. Akan tetapi, total suara untuk pemilihan presiden, ia mendapatkan melalui dua putaran. Selain itu, SBY juga merangkul sepuluh partai yang mendukungnya dengan perolehan kursi sebanyak 76,5%. Hal ini, Ia lakukan terkait kebutuhan untuk membangun persiapan menuju pemilihan presiden tahun 2009.

Pada tahun 2009, modal politik yang telah dikumpulkan oleh SBY jauh lebih besar. Perolehan suara untuk Partai Demokrat meningkat pesat menjadi 20,85%. ,SBY bersama pasangannya berhasil mencapai 60,8% dalam satu putaran saja. Selain itu, SBY hanya merangkul enam partai dengan perolehan kursi sebanyak 424  kursi atau sekitar 75,7%. Modal politik yang kuat ini, sayangnya tidak disertai dengan kepemimpinan yang kuat. Presiden yang diharapkan sigap, tegas, dan penuh percaya diri, jutru berbalik menjadi sosok yang kurang kuat sebagai pemimpin.

Apakah hal ini ada kaitannya dengan pasangan yang berbeda di tahun 2004 dengan 2009?

Pasangan SBY – Jusuf Kalla (JK) merupakan pasangan yang dinamis, dimana keduanya saling melengkapi meski memiliki pribadi yang bertolak belakang. Namun, pasangan SBY – Boediono merupakan pasangan yang harmonis. Sayangnya, keharmonisan tersebut justru membuat pemerintahan berjalan kurang stabil. Sehingga, menurut saya, seratus hari pada kepengurusan kini mengalami degradasi.

Isu korupsi yang diusung oleh SBY tampaknya menjadi bumerang yang justru berbalik arah  bagi dirinya kini. Bagaimana tanggapan Anda? 
                        

Isu korupsi pada seratus hari yang dahulu dengan seratus hari yang sekarang menciptakan sebuah paradoks (bagi) SBY. Terjadi perubahan sikap yang berbeda dari kata-kata dibandingkan perilaku. Sehingga kini, isu korupsi menjadi “bumerang” dimana SBY terposisikan bukan sebagai solusi, namun justru sebagai masalah. Kasus hukum dan politik yang muncul pada masa pemerintahan SBY – Boediono seperti kasus Bibit – Chandra dan Bank Century, membuat kondisi pemerintahan mereka terlihat seperti sedang mengalami kekalahan. Sering kali, (disebabkan) SBY oleh sikap tidak tegasnya, membuat ia berada dalam posisi yang salah dan berkesan tidak bertanggung jawab.

Adakah peluang untuk terjadi pergantian dalam kabinet dilihat dari evaluasi seratus hari?

Berlebihan menurut saya, jika meminta presiden mengganti atau memecat menteri-nya hanya dalam masa penilaian selama seratus hari. Kecuali, menteri tersebut terbukti mengalami masalah politik dan hukum yang serius atau menteri tersebut merupakan menteri lama yang menempati posisi yang sama dan adanya penurunan kualitas kepengurusan. Namun, jika dalam seratus hari ada menteri yang diganti tanpa pengecualian tersebut, maka kesalahan ada pada presiden.

SBY menampilkan sikap tidak tegas dalam memilih antara mengakomodasi partai dengan memilih menteri dengan basis kompetensi yang terjaga. Hal ini bukan dikotomi, namun dapat berupa pilihan yang gradatif. Pertama, akomodasi partai dan kebutuhan akan menteri yang kompeten terpenuhi. Kedua, akomodasi partai, namun tidak ada kompetensi. Ketiga, kompetensi namun tanpa partai. Tiga pilihan tesebut dapat menjadi pilihan bagi presiden untuk menentukan basis kompetensi struktur pemerintahannya.                                   

Kabinet kini, terdiri dari 20 dari partai, 17 dari non-partai, dan 5 wakil menteri. Susunan ini merupakan cabinet paling “bengkak” sehingga menampilkan kesan ketidaktegasan SBY dalam memilih menteri yang tepat. Menurut saya, jika presiden ingin melakukan pergantian menteri, barulah tepat jika Ia melakukannya setelah satu tahun pemerintahan berjalan. Sehingga evaluasi dapat lebih maksimal.

Terkait:

Analisis: Seratus Hari dan Paradoks Yudhoyono

Data:Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintahan SBY-Boediono

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prev
 
Advertisement

Follow Us